Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT komunikasi politik dari Universitas Airlangga Henri Subiakto menilai pertemuan mesra yang ditunjukkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sengaja dilakukan untuk menutupi sesuatu.
Penilaian itu wajar dilontarkan, sebab kedua instansi tersebut masih enggan memberikan penjelasan soal apa yang sesungguhnya sedang terjadi.
“Elite atau pejabat yang berwenang tidak bijak, jika tidak memberi penjelasan. Kalau kemudian pimpinan Polri dan pimpinan Kejaksaan Agung nampak kompak bersama menko polhukam tanpa penjelasan kepada publik. Itu menandakan ‘cultural of secrecy’ atau budaya ketertutupan masih kental di dalam pemerintahan kita,” jelas Henri kepada Media Indonesia, Senin (27/5).
Baca juga : Aksi Salaman Kapolri dan Jaksa Agung tak Selesaikan Problematik Sesungguhnya
Penjelasan yang diharapkan oleh publik, kata dia, semata-mata hanya untuk meluruskan isu yang kadung liar. Sehingga, jangan disalahkan apabila pasca isu ini ramai dibicarakan publik, disinformasi atau berita bohong akan banyak muncul setelahnya.
Publik yang kini bertanya-tanya berhak tahu kejadian yang sebenarnya. Sehingga tidak bijak apabila informasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang hanya setengah-setengah tanpa menjelaskan dengan lengkap.
“Maka potongan-potongan informasi yang menjadi fakta tidak lengkap (premature fact) itu cederung mengundang interpretasi orang dihubungkan dengan fakta-fakta lain yang seakan relevan sehingga menjadi gabungan informasi yang belum tentu benar,” tutur Henri.
“Itulah disinformasi atau hoaks dari interpretasi spekulatif publik. Gara-gara dibiarkan tidak jelas oleh mereka yang berwenang memberi penjelasan. Publik yang menerka-nerka itu tidak bisa disalahkan lho. Itu alami dinamika sosial,” tambahnya. (Z-6)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved