Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT komunikasi politik dari Universitas Airlangga Henri Subiakto menilai pertemuan mesra yang ditunjukkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sengaja dilakukan untuk menutupi sesuatu.
Penilaian itu wajar dilontarkan, sebab kedua instansi tersebut masih enggan memberikan penjelasan soal apa yang sesungguhnya sedang terjadi.
“Elite atau pejabat yang berwenang tidak bijak, jika tidak memberi penjelasan. Kalau kemudian pimpinan Polri dan pimpinan Kejaksaan Agung nampak kompak bersama menko polhukam tanpa penjelasan kepada publik. Itu menandakan ‘cultural of secrecy’ atau budaya ketertutupan masih kental di dalam pemerintahan kita,” jelas Henri kepada Media Indonesia, Senin (27/5).
Baca juga : Aksi Salaman Kapolri dan Jaksa Agung tak Selesaikan Problematik Sesungguhnya
Penjelasan yang diharapkan oleh publik, kata dia, semata-mata hanya untuk meluruskan isu yang kadung liar. Sehingga, jangan disalahkan apabila pasca isu ini ramai dibicarakan publik, disinformasi atau berita bohong akan banyak muncul setelahnya.
Publik yang kini bertanya-tanya berhak tahu kejadian yang sebenarnya. Sehingga tidak bijak apabila informasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang hanya setengah-setengah tanpa menjelaskan dengan lengkap.
“Maka potongan-potongan informasi yang menjadi fakta tidak lengkap (premature fact) itu cederung mengundang interpretasi orang dihubungkan dengan fakta-fakta lain yang seakan relevan sehingga menjadi gabungan informasi yang belum tentu benar,” tutur Henri.
“Itulah disinformasi atau hoaks dari interpretasi spekulatif publik. Gara-gara dibiarkan tidak jelas oleh mereka yang berwenang memberi penjelasan. Publik yang menerka-nerka itu tidak bisa disalahkan lho. Itu alami dinamika sosial,” tambahnya. (Z-6)
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memprediksi puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan dimulai pada 24 Maret 2026.
Kapolri menyatakan hal tersebut guna mengantisipasi potensi kecelakaan di tempat wisata seiring dengan melonjaknya jumlah wisatawan pada momen libur nasional tersebut.
Sebanyak 86 rekaman CCTV telah dikumpulkan dan dipaparkan dalam proses penyelidikan. Seluruh rekaman tersebut kini dianalisis untuk mengungkap peristiwa secara menyeluruh
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan penyidik telah mengamankan 86 rekaman CCTV untuk mengungkap identitas pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Guna menjamin keamanan perjalanan, Kapolri menegaskan, pemeriksaan teknis kendaraan (ramp check) dan pemeriksaan kesehatan bagi awak bus menjadi prioritas utama
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memprediksi puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan dimulai pada 24 Maret 2026.
Kapolri menyatakan hal tersebut guna mengantisipasi potensi kecelakaan di tempat wisata seiring dengan melonjaknya jumlah wisatawan pada momen libur nasional tersebut.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved