Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT komunikasi politik dari Universitas Airlangga Henri Subiakto menilai pertemuan mesra yang ditunjukkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sengaja dilakukan untuk menutupi sesuatu.
Penilaian itu wajar dilontarkan, sebab kedua instansi tersebut masih enggan memberikan penjelasan soal apa yang sesungguhnya sedang terjadi.
“Elite atau pejabat yang berwenang tidak bijak, jika tidak memberi penjelasan. Kalau kemudian pimpinan Polri dan pimpinan Kejaksaan Agung nampak kompak bersama menko polhukam tanpa penjelasan kepada publik. Itu menandakan ‘cultural of secrecy’ atau budaya ketertutupan masih kental di dalam pemerintahan kita,” jelas Henri kepada Media Indonesia, Senin (27/5).
Baca juga : Aksi Salaman Kapolri dan Jaksa Agung tak Selesaikan Problematik Sesungguhnya
Penjelasan yang diharapkan oleh publik, kata dia, semata-mata hanya untuk meluruskan isu yang kadung liar. Sehingga, jangan disalahkan apabila pasca isu ini ramai dibicarakan publik, disinformasi atau berita bohong akan banyak muncul setelahnya.
Publik yang kini bertanya-tanya berhak tahu kejadian yang sebenarnya. Sehingga tidak bijak apabila informasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang hanya setengah-setengah tanpa menjelaskan dengan lengkap.
“Maka potongan-potongan informasi yang menjadi fakta tidak lengkap (premature fact) itu cederung mengundang interpretasi orang dihubungkan dengan fakta-fakta lain yang seakan relevan sehingga menjadi gabungan informasi yang belum tentu benar,” tutur Henri.
“Itulah disinformasi atau hoaks dari interpretasi spekulatif publik. Gara-gara dibiarkan tidak jelas oleh mereka yang berwenang memberi penjelasan. Publik yang menerka-nerka itu tidak bisa disalahkan lho. Itu alami dinamika sosial,” tambahnya. (Z-6)
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved