Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan alasan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan putranya yang juga wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V, di Jakarta.
Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Steering Commitee (SC) Rakernas V, Djarot Saiful Hidayat menegaskan PDIP adalah partai ideologis yang menjunjung tinggi kebenaran dan konstitusi.
Oleh karena itu, kata Djarot, apabila ada kader yang melakukan pelanggaran etika dan konstitusi, maka sudah bukan lagi bagian dari kelurga besar partai berlogo banteng moncong putih.
Baca juga : Presiden Jokowi Dipastikan tak Hadiri Rakernas PDIP
"Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara,” kata Djarot dalam jumpa pers di arena Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta, Jumat (24/5).
Dalam jumpa pers ini, Djarot didampingi Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Politikus PDIP Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu, Deddy Yevri Sitorus, Selly Gantina Andriani, Aryo Seno Bagaskoro.
Oleh sebab itu, kata Djarot, yang diundang dalam Rakernas V PDIP adalah khusus untuk internal partai. Sekalipun mengundang pihak luar, mereka adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki komitmen menjaga demokrasi dan konstitusi.
Baca juga : Jokowi Minta Wartawan Bertanya ke PDIP Mengapa Ia tak Diundang Rakernas
“Yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendekiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat pro demokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat,” tukasnya.
Sebagai informasi, Rakernas V PDIP digelar pada 24-26 Mei 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.
Adapun Rakernas kali ini mengusung tema Satyam eva jayate, kebenaran pasti menang dengan subtema Kekuatan kesatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya. (Sru/P-5)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
ASOSIASI Ma’had Aly Indonesia (AMALI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana di bawah kepengurusan masa khidmat 2026–2030 di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Ikadin) dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan HUT ke-40, menyelenggarakan diskusi panel bertajuk 'Wajah Penegakan Hukum Pasca KUHAP dan KUHP Baru.
Hanura juga mendukung upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved