Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan alasan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan putranya yang juga wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V, di Jakarta.
Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Steering Commitee (SC) Rakernas V, Djarot Saiful Hidayat menegaskan PDIP adalah partai ideologis yang menjunjung tinggi kebenaran dan konstitusi.
Oleh karena itu, kata Djarot, apabila ada kader yang melakukan pelanggaran etika dan konstitusi, maka sudah bukan lagi bagian dari kelurga besar partai berlogo banteng moncong putih.
Baca juga : Presiden Jokowi Dipastikan tak Hadiri Rakernas PDIP
"Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara,” kata Djarot dalam jumpa pers di arena Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta, Jumat (24/5).
Dalam jumpa pers ini, Djarot didampingi Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Politikus PDIP Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu, Deddy Yevri Sitorus, Selly Gantina Andriani, Aryo Seno Bagaskoro.
Oleh sebab itu, kata Djarot, yang diundang dalam Rakernas V PDIP adalah khusus untuk internal partai. Sekalipun mengundang pihak luar, mereka adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki komitmen menjaga demokrasi dan konstitusi.
Baca juga : Jokowi Minta Wartawan Bertanya ke PDIP Mengapa Ia tak Diundang Rakernas
“Yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendekiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat pro demokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat,” tukasnya.
Sebagai informasi, Rakernas V PDIP digelar pada 24-26 Mei 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.
Adapun Rakernas kali ini mengusung tema Satyam eva jayate, kebenaran pasti menang dengan subtema Kekuatan kesatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya. (Sru/P-5)
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Menurutnya, pemberian amnesti bukan sekadar tindakan hukum, tetapi adalah keputusan politik yang menunjukkan adanya visi jangka panjang dalam menjaga kohesi sosial dan demokrasi.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan arah sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan oposisi, bukan pula bagian dari koalisi kekuasaan,
PDIP adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Prosesi pelantikan dilakukan secara langsung, diawali dengan pertanyaan Megawati, “Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” yang dijawab serentak oleh para pengurus: “Bersedia!”
Asosiasi Kemberin sukses menggelar Rakernas tahun ini dengan tema Sinergi Inovasi & Digitalisasi untuk Mendorong Transformasi Pariwisata Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.
Bahlil menyoroti setidaknya ada empat program unggulan, yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan makan bergizi.
Jaksa Agung ST Burhanuddin saat pembukaan Rakernas 2025 mengajak insan Adhyaksa untuk terus memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan.
ST Burhanuddin menerangkan Rakernas sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan Kejaksaan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2029.
Hasto menyebut hasil Rakernas V PDIP yang diambil oleh seluruh DPP dan DPD partai yang menghasilkan rekomendasi kepada Megawati.
Rakernas bertujuan untuk memperkuat kembali komitmen atas inovasi, sinergi dan kolaborasi, dalam mendukung pencapaian rencana jangka panjang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved