Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPUTUSAN Yusril Ihza Mahendra untuk mundur dari Ketua Umum PBB cukup mengagetkan. Apalagi dia selama ini melekat dengan Partai Bulan Bintang (PBB). Beberapa pengamat politik menilai, pengunduran diri ini terkait erat dengan posisi baru yang akan diterima Yusril di kabinet Prabowo-Gibran.
Menurut Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PBB Novi Hariyadi, alasan Yusril mundur dari PBB adalah agar adanya regenerasi kepemimpinan dalam tubuh partai. Yusril seperti diketahui sudah lama memimpin PBB.
Menurutnya, sebagai partai terbuka adanya pergantian jabatan dalam tubuh PBB adalah hal yang biasa.
Baca juga : Mardiono Ingin Berikan yang Terbaik Bagi Rakyat Soal Capres-Cawapres
“Pergantian pimpinan dalam sebuah parpol adalah hal yang dinamis dan biasa, tentunya agar terjadi perubahan yang positif dan mampu mencapai target-target yang diinginkan partai,” ujar Novi dalam keterangan yang diterima pada Kamis (23/5).
Adapun PBB saat ini dipimpin Fahri Bachmid selaku Pj Ketua Umum. Keputusan itu dihasilkan dalam Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB, Jakarta, Kamis (18/5) kemarin.
Fahri terpilih menjadi Pj setelah meraup suara terbanyak melalui pemungutan suara (voting) dari para jajaran pimpinan pusat dan daerah serta badan khusus dan badan otonom dalam MDP Partai Bulan Bintang yang berjumlah 49 orang.
Baca juga : PBB Susun Strategi Hadapi Pilkada
“Dalam pemungutan suara yang dilakukan secara demokratis, dari total hak suara yang berjumlah 49 suara, Fahri memperoleh suara terbanyak yaitu 29 suara, kemudian kandidat lainnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor memperoleh 20 suara,” ungkap Novi.
Novi meyakini kepiawaian Fahri sebagai Pj Ketua Umum PBB nantinya bisa membawa warna dan energi baru untuk kemajuan partai. “Serta dapat membantu mengantarkan kader-kader terbaik PBB berada di pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkapnya.
"Saya mengenal baik beliau (Fahri Bachmid), beliau menurut Saya sangat mumpuni untuk mengemban amanah ini (Pj Ketua Umum PBB).
Baca juga : 50 Tokoh Surati Ketum Parpol Pengusung 01 dan 03, Peneliti BRIN: Hak Angket Perlu Segera Ditindaklanjuti
Kepiawaian Fahri, lanjut Novi, terutama di bidang hukum Tata Negara. "Bahkan menurut Yusril, kepiawaian Fahri Bachmid dari segi hukum tata negara sudah hampir setara dengannya," ujar Novi.
Maka dari itu menurutnya pergantian nakhoda di partai yang berlogo bulan dan bintang kepada Fahri dirasa sudah tepat, alasannya kapasitas Yusril bisa diteruskan oleh Fahri.
Fahri sendiri mengaku siap mengemban amanah menjadi Pj Ketua Umum PBB menggantikan Yusril.
“Saya akan melaksanakan perintah dan keputusan konstitusional Musyawarah Dewan Partai (MDP), sebagai instansi tertinggi Partai PBB di bawah muktamar, yang beberapa tugas serta kewenangan fundamental organisatoris sebagai Penjabat Ketua Umum DPP PBB mengantikan Yusril Ihza Mahendra,” kata Fahri. (Z-6)
Menko Yusril Ihza Mahendra tegaskan vonis bebas Delpedro Marhaen dkk bersifat final. Berdasarkan KUHAP baru, Jaksa tidak dapat ajukan kasasi. Simak ulasan lengkapnya.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa laporan final hasil kajian komite tersebut telah rampung dan siap diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menko Yusril Ihza Mahendra meminta JPU tidak ajukan kasasi atas vonis bebas Delpedro Marhaen dkk. Yusril tegaskan aturan KUHAP baru dan hormati independensi hakim
Menko Yusril Ihza Mahendra jelaskan mekanisme ganti rugi bagi Delpedro Marhaen dkk melalui praperadilan sesuai KUHAP baru. Simak prosedur dan dasar hukumnya
Menko Yusril Ihza Mahendra ingatkan aparat penegak hukum untuk hati-hati usai Delpedro Marhaen dkk divonis bebas.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hak rehabilitasi bagi aktivis Delpedro Marhaen dkk sudah otomatis terpenuhi.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
RUU “One Big Beautiful Bill” yang jadi andalan agenda domestik Donald Trump terancam gagal disahkan di DPR AS setelah ditentang sebagian anggota Partai Republik.
Menurut Hadar, KPU dari tingkat pusat bisa melakukan evaluasi secara internal mengenai PSU yang terjadi di 24 daerah.
Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada KPU, KPUD, Bawaslu, dan semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik dan aman.
PASANGAN Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mimika nomor urut 2 Maximus Tipagau - Peggi Patrisia Pattipi (MP3) menggelar konferensi pers tentang hasil perolehan suara sementara Pilkada
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved