Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA DPP PKS sekaligus anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera membeberkan cara pencegahan agar residu pemilihan presiden (Pilpres) tak menular ke Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, cara terbaik adalah tidak adanya ikut campur dari pemerintah pusat pada Pilkada mendatang.
“Residu terbaik jangan ada cawe-cawe dari Pemerintah Pusat,” tegas Mardani kepada Media Indonesia, Selasa (21/5).
“Biarkan semua natural dan mengalir saja tambahnya.
Baca juga : Saatnya Anies Baswedan Dukung Kader PKS di Pilkada Jakarta
Mardani menuturkan tidak perlu ada aturan khusus soal dilarangnya pemerintah pusat untuk cawe-cawe oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurutnya, pemerintah harus bisa sadar secara mandiri dan jaga sikap.
“Enggak harus ada aturan, tapi jaga sikap saja,” terangnya.
Adapun residu Pilpes 2024 harus dapat diantisipasi sejak awal oleh penyelenggara jika tak ingin terbawa ke penyelenggaraan Pilkada pada November mendatang.
Polemik yang timbul pada Pemilu 2024 muncul sejak awal sejak tahap proses verifikasi partai politik maupun pendaftaran bakal calon pasangan presiden-wakil presiden. (Z-8)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved