Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menentang rencana pelegalan money politik. Praktik uang panas itu dinilai penyakit dalam proses demokrasi di Indonesia.
“Ini kan money politik yang kemudian itulah yang menjadi penyakitnya, menggerogoti demokrasi kita dan itu juga tidak ada aspek pembelajarannya kepada masyarakat ketika kemudian harus memilih calon pemimpinnya yang benar-benar sesuai dengan apa yang akan dia perjuangkan, gitu kan,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, (15/5).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan usulan pelegalan money politic bertolak belakang dengan program hajar serangan fajar buatan Lembaga Antirasuah. Selain itu, praktik uang panas itu juga bisa menjadi faktor utama korupsi jika calonnya sudah menjabat.
Baca juga : Laporan Transaksi Mencurigakan dari PPATK Tak Terkait Politik Uang
“Ketika dia menjabat, katakan lah Rp30 miliar sampai Rp50 miliar menjadi Kepala Daerah, ketika menjabat nantinya dia harus mengembalikan modal, dan mengembalikan modal inilah yang menjadi pemicu untuk dia melakukan tindakan korupsi selama dia memiliki kewenangan dalam jabatannya selaku kepala daerah,” ujar Ali.
Menurut Ali, dampak money politic bukan cuma untuk meningkatkan suara. Jangka panjangnya, pejabat terpilih berpotensi melegalkan semua cara untuk mengembalikan modal kampanyenya.
Korban dari saran itu dipastikan masyarakat. Sebab, janji untuk menyejahterakan bakal digagalkan karena korupsi atas kebutuhan pengembalian modal.
“Ketika kemudian dia berkuasa dan ternyata justru sebaliknya dia tidak menyejahterakan tapi mensejahterakan dirinya ataupun kelompoknya,” terang Ali.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua, meminta agar praktik money politic alias politik uang diwajarkan saja oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat peraturan KPU (PKPU). Hal itu disampaikan Hugua dalam rapat konsultasi antara pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu terkait PKPU mengenai Pilkada 2024. (Z-8)
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
MK mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara karena terbukti melakukan pelanggaran politik uang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved