Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengkritisi rekrutmen anggota KPU di setiap daerah. Politisi PDIP itu menilai 70% anggota KPU tidak bekerja dengan layak.
Hal itu disampaikan Junimart dalam rapat kerja KPU dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).
Junimart menegaskan banyak anggota KPU tidak memiliki integritas.
Baca juga : KPU: Caleg DPR Terpilih yang Maju Pilkada Harus Mundur
"Saya tidak tahu bagaimana cara rekrutmen KPU di daerah itu. Saya nyatakan hampir 70 persen komisioner KPU tidak layak pakai. Kenapa? Tidak punya integritas. Mereka hanya cari kerja, bukan untuk kerja," papar Junimart.
Junimart menilai anggota KPU mendaftarkan diri sebagai anggota hanya untuk mencari kerja. Hal itu mengakibatkan banyaknya transaksional yang dilakukan anggota KPU.
"Yang berujung kemana? Transaksional. Saya bisa buktikan transaksional," tegas Junimart.
Baca juga : Komisi II DPR Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu
Menurutnya, masih banyak sesama anggota KPU yang tidak bisa bekerjasama. Ia menilai terlalu banyak kecurigaan antar anggota KPU.
"Contoh, saya telepon salah satu anggota KPU di dapil saya, 'tolong saya diberikan C1'. Apa jawaban dia pak? Di tangan pak ketua, saya minta tidak boleh. Ada apa? Ada apa pak? Kok bisa?,” tuturnya.
"Sesama komisioner, ya, saling curiga ya Pak, ada apa ya? Apa yang disembunyikan di sana? Artinya, ke depan, ya, bila perlu evaluasi, Pak, KPU sekarang itu, evaluasi," tambahnya.
Baca juga : UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah
Junimart juga menuturkan transaksional dilakukan tidak hanya terjadi dalam anggota KPU. Namun, juga terjadi pada PPK, PPS hingga Panwaslu.
"Ketika tim saya meminta hasil dari TPS misalnya. Mereka minta, Pak, Rp 25 juta. Alasan untuk fotocopy. Kita minta PDF-nya. 'Di sini, Pak, nggak ada PDF'. Nggak ngerti kalian PDF. Ini realita, Pak. Realita,” tandasnya.
Maka, Junimart meminta untuk melakukan evaluasi total karena dinilai gagal dalam melakukan rekrutmen anggota. (Z-10)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Rentetan kasus korupsi yang melibatkan jaksa menunjukkan bahwa mekanisme yang seharusnya menjadi benteng hukum justru mengalami kebocoran dari dalam.
Di tengah dinamika pasar tenaga kerja yang terus berubah, posisi sales ternyata masih menjadi primadona di dunia rekrutmen.
PT PLN menyebut Rekrutmen Umum PLN Group 2025 menjadi bagian dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mengawal transisi energi di Indonesia.
PT PLN (Persero) kembali membuka Rekrutmen Umum PLN Group 2025 bagi putra-putri terbaik bangsa.
PT PLN (Persero) mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Rekrutmen PLN Group 2025.
Rekrutmen Nasional PT PLN (Persero) Group 2025 langsung mendapat sambutan luar biasa. Pada hari pertama pendaftaran, 1 Oktober 2025, jumlah pelamar menembus 20 ribu orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved