Biaya Tinggi Disebut Jadi Penyebab Sepinya Calon Independen di Pilkada 2024

PESERTA Pilkada melalui jalur independen (perseorangan) di Jawa Tengah dan berbagai daerah lainnya di Indonesia sepi peminat. Hal itu diduga karena beratnya persyaratan dan konsekuensi yang harus dipikul dari calon perseorangan dari mulai biaya hingga perjalanan selanjutnya.

Pendaftaran calon independen untuk Pilkada di seluruh daerah termasuk Pemilu Gubernur Jawa Tengah secara serentak ditutup Minggu (12/5) malam pukul 23.59 WIB. Namun hingga masa terakhir pendaftaran hampir seluruh daerah dan provinsi jalur perseorangan ini sepi peminat.

Sepinya peminat jalur perseorangan tersebut, diduga dipicu oleh beratnya persyaratan untuk mendapatkan dukungan yang jumlahnya tidak sedikit, tersebar di 50% plus satu wilayah ataupun daerah. Seperti untuk calon jalur independen Gubernur Jawa Tengah minimal harus mempunyai 1,8 juta pendukung tersebar di 18 daerah dari 35 daerah yang ada.

Baca juga : Rumitnya Calonkan Diri sebagai Kepala Daerah tanpa Partai Politik

Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro (Undip) juga Pengamat Politik Nur Hidayat Sardini berpandangan sangat disayangkan jika kemunculan calon independen ini sepi peminat dalam memenuhi kebutuhan demokrasi. Namun hal itu dipandang sangat realistis dilihat dari kondisi beratnya yang harus dilalui calon perseorangan tersebut.

Realitas pertama yang harus dihadapi, demikian Nur Hidayat Sardini, adalah para calon atau peminat di jalur independen ini, adalah biaya yang harus ditanggung untuk dapat melaju. Mulai dari pengumpulan syarat dukungan hingga proses lebih lanjut seperti kampanye hingga penghitungan suara.

Realitas kedua adalah tingkat kemenangan untuk bersaing dengan calon lain jauh lebih berat, lanjut Nur Hidayat Sardini. Belum lagi masalah elektabilitas hingga proses dalam penghitungan lebih rumit serta.

Baca juga : Cakada Jalur Independen Berpotensi Turun, KPU Singgung Faktor Kesiapan

Ketiga adalah setelah dapat terpilih akan menghadapi perjalanan hubungan dengan legislatif yang seluruhnya adalah berasal dari partai politik.

"Ingat masalah Aceng di Jawa Barat, salah satu penyebab dimakzulkan karena perbedaan atau minimnya dukungan dari wakil parpol di dewan," ujar Nur Hidayat Sardini Senin (13/5) kepada Media Indonesia.

Tidak ada atau sepinya peminat, menurut Nur Hidayat Sardini, sangat disayangkan karena calon independen itu dapat menjadi upaya penteimbang untuk menghindari munculnya calon tunggal melawan kotak kosong. "Adanya calon independen ini juga terjadi sebagai akibat rendahnya pengkaderan dari partai politik," imbuhnya.

(Z-9)