Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
POLITIKUS Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah turut memberikan komentar terkait pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto soal ia tak ingin diganggu oleh mereka yang tak ingin diajak kerja sama.
Menurut Luluk, baiknya pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menganggap suara kritis yang berada di luar pemerintahan tidak dianggap sebagai gangguan. Sebab, hal itu akan menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa pemerintahannya akan mempraktikkan sistem otoritarianisme.
“Saya hanya berharap, bahwa suara kritis di luar pemerintah tidak dianggap sebagai gangguan apalagi ancaman. Jika tidak, maka akan mudah publik menilai beliau akan mempraktekkan pemerintahan otoritarian. Dan ini sebuah kemunduran demokrasi,” ujar Luluk kepada Media Indonesia, Senin (13/5).
Baca juga : Indonesia Berada di Persimpangan Demokrasi dan Otoritarian
Dia juga menyayangkan pernyataan Prabowo tersebut. Terutama di saat semangat rekonsiliasi tengah dibangun antara partai dan aktor politik.
“Patut disayangkan. Hal demikian disampaikan pada saat semangat rekonsiliasi dibangun dan kebutuhan akan kekuatan check and balances dapat diperankan dengan baik oleh pihak yang akan berada di luar pemerintah,” jelasnya.
Meski begitu, Luluk menyebut apa pun pernyataan yang sudah kadung sampai ke publik, hanya Prabowo yang mengetahui makna dan maksud sebenarnya.
“Ya, sekali lagi Pak Prabowo sendiri yang bisa menjelaskan apa maksud dan konteks pernyataan beliau itu,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
Warisan otoritarianisme masih tetap dirasakan sampai saat ini. Amnesty International Indonesia menilai, peringatan 27 tahun reformasi justru diwarnai dengan erosi hak asasi manusia (HAM).
Problem dalam hak-hak politik serta aspek kelembagaan demokrasi membuat keseluruhan skor indeks demokrasi di Indonesia menurun.
Indonesia sedang memasuki fase otoritarianisme
AKADEMISI dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyampaikan kegeramannya terhadap rezim hari ini. Dia mewakili para kaum cendikiawan lain mengaku muak terhadap pengabaian
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved