Guru Besar Muak Rezim Jokowi tak Pernah Dengar Suara Cendikiawan

AKADEMISI dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyampaikan kegeramannya terhadap rezim hari ini. Dia mewakili para kaum cendikiawan lain mengaku muak terhadap pengabaian yang dilakukan pemerintah terhadap kaum intelektual.Hal yang lebih parah, lanjut Ubedilah, keresahan para guru besar beberapa waktu lalu malah dicurigai sebagai suara partisan dan suara yang telah ditunggangi.

“Jangankan teman-teman civil society dan buruh, guru besar, kaum intelektual dan kaum cendekiawan diabaikan. Pengabaian itu dimulai dari produksi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ratusan ribu buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Bahkan sekelas Profesor Emil Salim mengingatkan agar itu tidak disahkan sebagai undang-undang, karena bermasalah. Tetapi tengah malah diburu-buru dan disahkan. Itu pengabaian yang paling melecehkan kaum intelektual,” kata Ubedilah dalam diskusi ‘Menegakkan Konstitusi, Memulihkan Peradaban Bangsa dan Hak Kewargaan’ di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Dia juga mengaku miris dan sedih dengan perilaku Presiden Joko Widodo yang saat ini dianggapnya telah melahirkan pemerintahan neo-otoritarianisme. Suatu model praktik otoritarian yang baru, di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada satu pemimpin dan kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Teman-teman dari hukum tata negara seperti Bivitri, Feri Amsari, Zainal Arifin, meneteskan air mata. Bayangkan hampir seluruh teori tidak bisa meruntuhkan ambisi pribadi kekuasaan,” ketusnya.

“Apa kesimpulan penting dalam perspektif politik, saya meyakini ini yang kemudian disebut neo-otoritarianisme, satu model praktik otoritarian dengan gaya baru, yang dibangun melalui sebuah proses di politik disebut sebagai populism. Yang dari wong cilik, dari gorong-gorong, lalu seolah-olah dia merasa bahwa dia dipilih mayoritas bangsa ini lalu dengan cara itu dia bisa melakukan apapun,” tambahnya. (Dis/Z-7)