Indonesia Berada di Persimpangan antara Demokrasi dan Otoritarian

PEMERINTAHAN yang demokratis secara global tengah mengalami resesi selama dua dekade berturut-turut. Di Indonesia, sekalipun kualitas kebebasan sipil dirasakan meningkat namun, problem dalam hak-hak politik serta aspek kelembagaan demokrasi membuat keseluruhan skor indeks demokrasi menurun.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengamati bahwa kondisi demokrasi Indonesia semakin memprihatinkan, terutama dalam 5-10 tahun terakhir dengan terjadi pembalikan demokrasi menjadi non-demokrasi. 

“Yang terjadi hari ini adalah sebuah fenomena yang bisa dikatakan pembalikan-pembalikan demokrasi. Sehingga alih-alih menjadi sebuah transisi demokrasi yang ajeb, saat ini kita justru menjadi saksi bagaimana kualitas demokrasi kita semakin menurun dan dipertanyakan,” jelasnya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Rabu (30/10). 

Baca juga : Menkopolhukam: Indonesia Masih Hadapi Distorsi Demokrasi

Menurut Firman, saat ini Indonesia sedang berada pada persimpangan antara demokrasi dan otoritarian. Kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini, disebut Firman sebagai competitive authoritarianism atau konsep otoritarianisme kompetitif dan post-democracy atau pascademokrasi.

“Terutama di 5-10 tahun terakhir. Sehingga, jangan-jangan pandangan yang menyatakan bahwa saat ini kondisi demokrasi di Indonesia adalah sistem hibrid itu adalah benar. Artinya, demokrasi itu berada di persimpangan antara tendensi oligarki dan non-demokrasi, itu bisa coexist atau jalan hand-in-hand dengan demokrasi,” tuturnya. 
 
Lebih lanjut, Firman menjelaskan bahwa competitive authoritarianism merupakan fenomena sistem yang tidak sepenuhnya otoritarian, mengingat masih berlangsungnya kompetisi pemilu hingga terbukanya keran pembentukan partai politik. Namun, iklim demokrasi yang ada juga tidak dapat berjalan baik karena kompetisinya dimanipulasi oleh pemerintah melalui kebijakan yang bersifat elitis.

“Hari ini kita menjadi saksi munculnya competitive authoritarianism, jadi secara substansi belum demokrasi, tendensinya adalah otoriter. Salah satu parameternya adalah dibuatnya kebijakan-kebijakan yang bersifat elitis dan eksklusif atau ada istilah elitis demokrasi atau post demokrasi,” kata Firman. 

Baca juga : KTT ASEAN Digelar Besok, Menlu RI: Bahas Krisis Myanmar

“Tetapi, demokrasi kita sudah kompetitif dengan adanya partai politik yang dipersilahkan untuk muncul dengan relatif lebih mudah, serta oposisi mampu bersuara di parlemen,” lanjutnya. 

Karena kondisi demokrasi ini, kata Firman, ada pandangan bahwa oligarki dan demokrasi seolah hidup bersamaan di dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Dengan kata lain, Firman menyebut Indonesia saat ini sudah dikangkangi oleh oligarki sebagai sumber pendanaan, sedangkan pelaksanaanya adalah partai politik.

“Ini didukung oleh pandangan Forbes dan McKinsey yang mengatakan bahwa Indonesia adalah contoh kasus dimana demokrasi dan non demokrasi atau oligarki, itu juga bisa berjalan beriringan,” jelasnya.

Baca juga : Tim DKI Dominasi Seleksi Timnas Kickboxing SEA Games 2021

Firman mengungkapkan, keraguan atas kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya dipertanyakan ilmuwan politik dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Lembaga-lembaga pemerhati demokrasi tersebut juga mempertanyakan terkait status demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut tampak dari data indeks demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menunjukkan skor demokrasi Indonesia pada 2023 adalah sebesar 6,53. Artinya, kualitas demokrasi Indonesia dinilai EIU statusnya flawed democracy atau demokrasi cacat.

Atas dasar itu, Firman mengakui walaupun riset Indeks Pelembagaan Partai Politik di Indonesia yang dilakukan BRIN menunjukkan bahwa parpol mendapatkan skor 74,16 dari 100 yang berarti memiliki performa sedang, tapi kondisi demokrasi masih terlihat memprihatinkan.

“Artinya, meskipun secara pelembagaan ada optimisme, tapi secara umum, overall, kondisi demokrasi Indonesia semakin memprihatinkan,” jelasnya.

Adapun riset Indeks Pelembagaan Partai Politik di Indonesia ini merupakan alat ukur akademik untuk mengukur seberapa kelembagaan sembilan parpol di parlemen periode 2019-2024 berdasarkan dimensi derajat kesisteman, infusi nilai, dan kemandirian partai. Tujuan dari indeks untuk melihat sejauh mana parpol di Indonesia melembagakan dirinya setelah dua dekade era reformasi. (Dev/P-3)