Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PENURUNAN kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terus menerus dinilai sebagai alarm yang berbahaya. Lembaga Antirasuah tidak akan memiliki sandaran dari serangan elit politik jika ditinggal masyarakat.
“Kalau kepercayaan publik turun, itu praktis KPK tidak punya lagi sandaran untuk bergantung dari serangan elit, karena dari awal elit tidak pernah atau sedikit sekali yang mendukung KPK,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam siaran YouTube Sahabat ICW pada Minggu (12/5)
Burhanuddin menjelaskan kepercayaan publik merupakan satu-satunya tameng KPK agar tetap bergerak memberantas korupsi di Indonesia. Lembaga Antirasuah tidak bisa menyepelekan hal tersebut.
Baca juga : Survei: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Menurun Setelah Revisi Undang-Undang
“Jadi, dari awal kelahiran KPK, itu sangat bergantung kepada bagaimana publik mendukung institusi ini,” ujar Burhanuddin.
KPK diyakini bisa dipreteli habis-habisan oleh elit politik jika kepercayaan publik terhadapnya sampai di titik nadir. Penghabisan instansi itu juga merupakan harapan para politikus.
“Jadi, ibarat institusi, KPK dianggap sebagai anak yang tidak diharapkan dan karenanya, KPK selalu menggantungkan diri pada dukungan penuh dari publik,” ucap Burhanuddin.
Baca juga : Kepercayaan Publik Turun, Ketua KPK : Masih Banyak Insan KPK Berintegritas
Meski begitu, KPK merupakan satu-satunya instusi yang diharapkan masyarakat untuk memberantas korupsi meski dibenci oleh elit politik. Karenanya, kekurangan kepercayaan diharap tidak dibiarkan saja.
KPK diharap mengintrospeksi dirinya jika kepercayaan publik menurun. Pembenahan diminta dilakukan sekarang karena sudah banyak lembaga survei memberikan peringatan atas penurunan tersebut.
“Jadi, kalau misalnya kepercayaan publik itu turun terhadap KPK maka KPK harus melakukan introspeksi,” tutur Burhanuddin. (Z-8)
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
YAYASAN Belas Kasih meluncurkan aplikasi Belas Kasih pada Jumat (9/5). Aplikasi ini untuk memudahkan donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, serta wujud transparansi dana
Arif menyebut Polri perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Khususnya, terhadap berbagai praktik tindakan melawan hukum dan inkonstitusional.
Kerja-kerja KPK dalam mengusut kasus yang juga melibatkan buronan Harun Masiku semakin menegaskan, bahwa lembaga antirasuah tidak pandang bulu.
Survei LSI terbaru terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Kejaksaan Agung masih lebih dipercaya publik dibanding KPK dan Polri
Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, tingkat kepercayaan terhadap lembaga DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved