Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PENURUNAN kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terus menerus dinilai sebagai alarm yang berbahaya. Lembaga Antirasuah tidak akan memiliki sandaran dari serangan elit politik jika ditinggal masyarakat.
“Kalau kepercayaan publik turun, itu praktis KPK tidak punya lagi sandaran untuk bergantung dari serangan elit, karena dari awal elit tidak pernah atau sedikit sekali yang mendukung KPK,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam siaran YouTube Sahabat ICW pada Minggu (12/5)
Burhanuddin menjelaskan kepercayaan publik merupakan satu-satunya tameng KPK agar tetap bergerak memberantas korupsi di Indonesia. Lembaga Antirasuah tidak bisa menyepelekan hal tersebut.
Baca juga : Survei: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Menurun Setelah Revisi Undang-Undang
“Jadi, dari awal kelahiran KPK, itu sangat bergantung kepada bagaimana publik mendukung institusi ini,” ujar Burhanuddin.
KPK diyakini bisa dipreteli habis-habisan oleh elit politik jika kepercayaan publik terhadapnya sampai di titik nadir. Penghabisan instansi itu juga merupakan harapan para politikus.
“Jadi, ibarat institusi, KPK dianggap sebagai anak yang tidak diharapkan dan karenanya, KPK selalu menggantungkan diri pada dukungan penuh dari publik,” ucap Burhanuddin.
Baca juga : Kepercayaan Publik Turun, Ketua KPK : Masih Banyak Insan KPK Berintegritas
Meski begitu, KPK merupakan satu-satunya instusi yang diharapkan masyarakat untuk memberantas korupsi meski dibenci oleh elit politik. Karenanya, kekurangan kepercayaan diharap tidak dibiarkan saja.
KPK diharap mengintrospeksi dirinya jika kepercayaan publik menurun. Pembenahan diminta dilakukan sekarang karena sudah banyak lembaga survei memberikan peringatan atas penurunan tersebut.
“Jadi, kalau misalnya kepercayaan publik itu turun terhadap KPK maka KPK harus melakukan introspeksi,” tutur Burhanuddin. (Z-8)
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Peran humas atau public relations (PR) menjadi semakin vital di era digital, terutama dalam menjaga reputasi dan merawat kepercayaan publik.
Ketika negara berbicara kepada publik, pesan harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai upaya pembenahan internal harus terus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan semakin menguat.
Ajang penghargaan bagi para pelaku usaha itu menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Jakarta sebagai kota yang terbuka, ramah investasi, dan transparan.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, dari kelompok yang mengetahui program tersebut, mayoritas atau 51,8% menyatakan puas/sangat puas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved