Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet setuju jika ada rencana memformalkan Presidential Club. Yakni, melalui Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Presiden yang pernah ada di Indonesia.
"Malah kalau bisa, mau diformalkan kita pernah punya lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang bisa diisi oleh mantan-mantan presiden maupun wakil presiden, kalau mau diformalkan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).
DPA sejatinya sudah dihapuskan melalui amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pascareformasi. Bamsoet menambahkan upaya memformalkan Presidential Club butuh persetujuan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
Baca juga : Bamsoet Ungkap Rancangan UU MPR Sudah Disiapkan sebagai Pemisah UU MD3
"Ya sangat tergantung dari kacamata Pak Prabowo sebagai presiden yang akan memimpin kita semua 20 Oktober 2024 nanti. Tergantung pandangan beliau, karena kebutuhan ini kan kebutuhan beliau sebagai pemimpin baru kita ke depan," ucap Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyambut positif jika rencana mengumpulkan presiden sebelumnya terealisasi melalui Presidential Club. Wadah ini penting untuk menyatukan perbedaan yang terjadi.
Adanya anggapan pesimis menyatukan presiden sebelumnya lewat Presidential Club disebut jadi tantangan. Presidential Club digadang-gadang momentum berkumpulnya Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga : Dukungan Kemerdekaan Palestina bagian Komitmen Menjalankan Amanah Konstitusi
"Ya justru itulah tantangan yang harus kita selesaikan, karena bangsa ini adalah bagaimana kita menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan bagaimana perbedaan pandangan, sikap dalam suatu wadah namanya presidential club ini. Justru kalau Pak Prabowo nanti mampu menyatukan ini sangat luar biasa bagi bangsa kita," ujar Bamsoet.
Presidential club sejatinya sebagai forum agar para pemimpin terdahulu dapat bertemu secara rutin. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menginginkan para pemimpin di Indonesia bisa guyub untuk memajukan sebuah bangsa.
Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan presidential club bukanlah institusi, melainkan istilah.
"Presidensial Club itu istilah saya saja, bukan institusi. Esensinya Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Sehingga terjaga silaturahim kebangsaannya dan menjadi teladan bagi kita semua," ujar Dahnil. (Z-8)
SBY siap duduk bersama dengan Megawati Soekarnoputri membahas masalah kebangsaan melalui Presidential Club.
KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyambut baik soal wacana presiden terpilih Prabowo Subianto yang berencana membuat perkumpulan presiden terdahulu atau Presidential Club.
Presidential Club adalah gagasan awal untuk mewujudkan silaturahmi antara presiden terdahulu
POLITIKUS PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno merespons wacana Presidential Club diformalkan layaknya Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Rencana pembentukan presidential club dinilai baik untuk keberlanjutan pembangunan
Diyakini akan muncul gagasan yang dibutuhkan bangsa dari Presidential Club.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
Tragedi longsor Bantargebang yang menewaskan 4 pekerja menjadi alarm krisis sampah. Simak analisis Eddy Soeparno soal implementasi Perpres PSEL 2025.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved