Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
JARGON yang kerap diumbar ke publik bahwa TNI-Polri solid diharapkan tak hanya berhenti pada tataran elite. Sebab, bentrokan antara prajurit TNI dan anggota Polri di lapangan jadi hal yang kerap tak terelakkan selama ini.
Meski kasusnya sedikit, benturan yang terjadi acap kali dilakukan di ruang publik, sehingga menimbulkan risiko terhadap keselamatan warga.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menjelaskan, TNI dan Polri sama-sama didesain sebagai 'alat kekerasan' negara. Oleh karena itu, para personelnya pun didoktrin memiliki mental superior dan arogansi. Oleh prajurit TNI, superioritas itu untuk menghadapi musuh yang mengusik keutuhan wilayah, sedangkan bagi Polri untuk menghadapi penjahat.
Baca juga : 3 Anggota KKB Ditembak Pasukan Gabungan di Intan Jaya Papua
"Masalahnya, kebanyakan prajurit merasa bahwa dirinya lebih dari anggota Polri, sementara anggota Polri seringkali merasa lebih berwenang," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (2/5).
Bagi Fahmi, arogansi dan ego sektoral antarpersonel TNI dan Polri dapat memunculkan kecemburuan, utamanya menyangkut kesejahteraan dan kewenangan.
Hukuman disiplin yang dijatuhkan pun dinilai bukan solusi satu-satunya. Terlebih, pimpinan kedua lembaga sering kali menilai gesekan di lapangan yang terjadi sekadar bentuk kesalahpahaman ataupun kenakalan yang dapat diselesaikan dengan maaf-maafan.
Baca juga : 3.979 Personel TNI-Polri Dikerahkan Jaga Demo Hari Buruh
Fahmi menilai, secara umum ada kesan bahwa kedua TNI-Polri diarahkan terlalu akrab. Padahal, upaya itu justru berpotensi mengaburkan garis demarkasi pemisah antara fungsi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dan Polri sebagai pemelihara keamanan maupun penegak hukum sebagaimana agenda reformasi.
"Jargon TNI-Polri solid hanya kuat di elite, tapi tidak sampai ke bawah," tandas Fahmi.
(Z-9)
Total ratusan paket disiapkan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekitar.
Jagung, menurut Arief, merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan.
Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Komnas Perempuan menyoroti praktik penyiksaan seksual yang melibatkan aparat penegak hukum. Laporan tahunan lembaga tersebut mencatat setidaknya ada 13 kasus penyiksaan seksual di 2024
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
SEBAGAI salah satu kejahatan lintas negara, praktik judi online (judol) di Indonesia membutuhkan penanganan secara komprehensif. Bank Indonesia harus lebih tegas.
AHLI Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menyebut kinerja organisasi masyarakat (Ormas) menandakan lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum (APH).
Dia menyebut revisi KUHAP didominasi pengaturan yang menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Sanksi pemberatan harus dilakukan karena oknum-oknum tersebut seharusnya pihak yang harus memberikan perlindungan terhadap perempuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved