Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
JARGON yang kerap diumbar ke publik bahwa TNI-Polri solid diharapkan tak hanya berhenti pada tataran elite. Sebab, bentrokan antara prajurit TNI dan anggota Polri di lapangan jadi hal yang kerap tak terelakkan selama ini.
Meski kasusnya sedikit, benturan yang terjadi acap kali dilakukan di ruang publik, sehingga menimbulkan risiko terhadap keselamatan warga.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menjelaskan, TNI dan Polri sama-sama didesain sebagai 'alat kekerasan' negara. Oleh karena itu, para personelnya pun didoktrin memiliki mental superior dan arogansi. Oleh prajurit TNI, superioritas itu untuk menghadapi musuh yang mengusik keutuhan wilayah, sedangkan bagi Polri untuk menghadapi penjahat.
Baca juga : 3 Anggota KKB Ditembak Pasukan Gabungan di Intan Jaya Papua
"Masalahnya, kebanyakan prajurit merasa bahwa dirinya lebih dari anggota Polri, sementara anggota Polri seringkali merasa lebih berwenang," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (2/5).
Bagi Fahmi, arogansi dan ego sektoral antarpersonel TNI dan Polri dapat memunculkan kecemburuan, utamanya menyangkut kesejahteraan dan kewenangan.
Hukuman disiplin yang dijatuhkan pun dinilai bukan solusi satu-satunya. Terlebih, pimpinan kedua lembaga sering kali menilai gesekan di lapangan yang terjadi sekadar bentuk kesalahpahaman ataupun kenakalan yang dapat diselesaikan dengan maaf-maafan.
Baca juga : 3.979 Personel TNI-Polri Dikerahkan Jaga Demo Hari Buruh
Fahmi menilai, secara umum ada kesan bahwa kedua TNI-Polri diarahkan terlalu akrab. Padahal, upaya itu justru berpotensi mengaburkan garis demarkasi pemisah antara fungsi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dan Polri sebagai pemelihara keamanan maupun penegak hukum sebagaimana agenda reformasi.
"Jargon TNI-Polri solid hanya kuat di elite, tapi tidak sampai ke bawah," tandas Fahmi.
(Z-9)
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Menko Yusril Ihza Mahendra ingatkan aparat penegak hukum untuk hati-hati usai Delpedro Marhaen dkk divonis bebas.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Menurut Eddy, salah satu pasal penting dalam KUHP baru adalah larangan bagi aparat penegak hukum melakukan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah.
APH yang terlibat korupsi seharusnya dijatuhi sanksi yang jauh lebih berat dibanding warga sipil.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar praktik pemerasan yang melibatkan aparat penegak hukum.
KASUS dugaan ilegal akses akun PT Mirae Asset Sekuritas masih bergulir. jumlah korban semakin bertambang. Dari sebelumnya total kerugian sekitar Rp71 miliar menjadi Rp200 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved