Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
MANTAN calon presiden Anies Baswedan mengaku lega setelah mengikuti semua proses pemilu sampai menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia merasa sekarang sudah ringan untuk menjalankan kegiatan bernegara.
“Itu tadi saya sampaikan, sesungguhnya kalau sudah mengikuti proses begini itu, kita bernegara ringan saja,” kata Anies dalam acara Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Anies Baswedan, What’s Next?’, Minggu (28/4).
Anies mengatakan gugatan di MK sudah final dan mengikat. Dia menerima putusan itu meski tetap tidak bisa mengganti hasil pemilu.
Baca juga : Pembuktian Kecurangan TSM Pemilu Tergantung Progresifitas Hakim MK
“Saya kan juga begitu, kami mendengar putusan MK, sudah putusan itu selesai ya sudah. Putusan MK itu lah yang kita hormati,” ujar Anies.
Anies juga mengaku sudah mengajak pendukungnya untuk menerima hasil pemilu. Lapang dada menerima hasil akhir dinilai bagian dari etika.
“Jadi, membuat kita juga menghargai proses, menjunjung tinggi etika, karena kan problematika yang kita hadapi beberapa waktu ini kan etika yang tidak dijunjung tinggi, proses yang tidak dihormati, bagaimana kita mau mengajak untuk mengikuti proses kalau kita sendiri tidak mau konsisten di dalam menjalani proses ini,” tutur Anies. (Z-3)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
Perumusan norma yang membatasi jabatan pimpinan organisasi advokat secara jelas dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved