Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan partainya akan menggelar halal bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4). Tiga Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan diundang beserta seluruh partai politik.
"Kalau Pak Prabowo datang kita juga akan kasih karpet merah sebagai presiden pemenang kita akan sambut ya,” kata Aboe usai berkunjung ke Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (25/4).
PKS berharap bisa banyak berdialog dengan Prabowo di acara tersebut. Ia mengatakan silaturahmi itu digelar dalam rangka rekonsiliasi semua pihak usai penyelenggaraan Pilpres 2024.
Baca juga : Golkar-PAN merapat ke Prabowo, PKS: Kami Siap Berkompetisi
"Kita kumpul saja dulu di PKS besok dalam suasana yang kecil tapi mungkin romantis lah ya. Jadi mungkin dari situ kita akan berangkat ke langkah selanjutnya,” kata dia.
Kendati demikian, PKS belum memberikan pernyataan sikap apakah akan tetap menjadi oposisi atau bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, PKS menjadi partai yang siap berada di luar maupun dalam koalisi pemerintah.
"PKS ini paling siap dengan segala situasi, mau di dalam mau di luar, tugas dari dalam keluar, ditugaskan ke dalam, kita siap,” ujarnya. (Z-8)
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved