Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan alasan memilih bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Surya Paloh menegaskan keputusan itu demi kemaslahatan Indonesia.
"Satu hal, beri kesempatan dan kepercayaan kami berdua ingin bangsa ini maju," kata Surya Paloh usai bertemu Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024.
Surya Paloh mengatakan keputusan itu tidak ujug-ujug terjadi. Ada proses panjang sebelum Surya Paloh memutuskan bergabung dengan pemerintahan baru.
Baca juga : Surya Paloh Bertemu Prabowo Subianto di Kertanegara
"Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu dan sebuah proses perenungan saya lakukan cukup lama," ujar dia.
Surya Paloh memastikan keputusan tersebut dari kejujuran hati dan rasionalitas. Termasuk, mendengarkan dorongan, keinginan, serta semangat kolaborasi untuk bersama-sama di pemerintahan.
"Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja sama membantu pemerintahan dibutuhkan juga spirit dan keikhlasan hati," papar dia.
Surya Paloh juga mengedepankan objektivitas, nalar, dan daya kritis. Seluruh pertimbangan itu yang membuat Surya Paloh yakin untuk memilih bergabung dengan pemerintahan baru.
(Z-9)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved