Tim Transisi Dinilai Jadi Bentuk Intervensi terhadap Presiden Terpilih

PENGAMAT politik Prof Lili Romli mengatakan bahwa untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan baik merupakan wewenang presiden terpilih dalam menentukan kabinetnya. Lantas, tidak perlu membentuk tim transisi karena Prabowo-Gibran merupakan paslon yang menyatakan diri untuk tetap melanjutkan program Presiden Jokowi.

"Mestinya tidak ada persoalan dalam hal transisi pemerintahan karena presiden terpilih kan mau melanjutkan program pemerintahan sebelumnya. Jadi, hemat saya tidak harus dibentuk tim transisi lagi. Serahkan seutuhnya kepada presiden terpilih untuk memilih orang-orang yang akan akan duduk di kabinet," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (23/4).

Menurutnya, bila dibentuk tim transisi, hal itu justru akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Publik akan menilai ada intervensi terhadap presiden terpilih.

Baca juga : Presiden Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

"Jika dibentuk tim transisi, akan memunculkan banyak penafsiran dari publik, muncul penilaian bahwa ada intervensi terhadap hak prerogatif presiden dalam mengangkat para menteri," imbuhnya.

Prof Lili menegaskan bahwa hal yang urgen bagi pemerintahan baru adalah memenuhi janji kampanyenya. Oleh karena itu, penting untuk membentuk tim yang bisa segera mengeksekusi program-program unggulan Prabowo-Gibran.

"Mungkin yang urgen bagi presiden terpilih adalah membentuk tim untuk implementasi beberapa program populisnya, seperti tentang makan siang gratis dan pemberian susu, program ketahanan pangan, dsb. Jika itu yang dimaksud perlu dibentuk tim atau satgas, relevan. Tapi jika tim itu dibentuk untuk membentuk kabinet pemerintahan, saya kira tidak perlu. Presiden terpilih langsung saja action untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya," jelasnya.

Baca juga : Isu Jokowi Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP, Kubu Prabowo Merespons

Lebih lanjut, Prof Lili juga berharap agar partai-partai di luar koalisi pendukung Prabowo-Gibran tetap konsisten menjadi oposisi. Hal itu penting untuk menjaga demokrasi berjalan baik.

"Terkait untuk menjaga kekuatan penyeimbang, berharap partai-partai pengusung 01 dan 03 tidak usah bergabung, tetap mengambil posisi di luar sebagai oposisi. Ini penting agar jalannya pemerintahan ada yang mengontrol," kata dia.

Meski demikian, dia pesimis bahwa parpol pendukung 01 dan 03 tetap menjadi oposisi. Mengingat Prabowo sudah berulang kali mengajak partai-partai lain untuk ikut bergabung dalam pemerintahan baru.

"Tapi saya pesimis, sepertinya mereka akan merapat ke pemenang pilpres. Apalagi berulang kali, Pak Prabowo akan merangkul semua partai. Jika ini terjadi, otomatis nanti tidak ada lagi kekuatan penyeimbang di parlemen. Kekuatan oposisi akan digantikan oleh kekuatan non-parlemen, seperti kelompok civil society dan para akademisi," tandasnya. (Z-6)