Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menargetkan satu tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pilkada 2024 pada November mendatang digunakan paling banyak 600 pemilih. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik usai uji publik rancangan peraturan KPU mengenai penyusunan daftar pemilih dan ppasangan kepala daerah pada Pilkada 2024.
Idham mengatakan, jumlah tersebut telah melewati kajian dan diputuskan dalam rapat internal KPU. Angka 600, sambungnya, lebih rendah dari yang diamanatkan Undang-Undang Pilkada, yakni maksimal 800 pemilih per TPS.
"Hal itu sudah kami tuangkan di dalam rancangan peraturan KPU tentang pemutakhiran daftar pemilih yang tadi sudah dipresentasikan," jelas Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (23/4).
Baca juga : Ada Dugaan Penggelembungan 130 Suara PSI di Papua Barat Daya
Menurut Idham, keputusan pihaknya mempertimbangkan angka 600 pemilih per TPS berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi selama proses pemungutan suara. Selain itu, hal tersebut juga dapat memaksimalkan pelayanan pemilih saat memberikan suara.
Jumlah 600 pemilih per TPS untuk Pilkada 2024 mendatang lebih tinggi dua kali lipat dibanding penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu yang membatasi 300 pemilih per TPS. Namun, Idham mengingatkan jumlah suara yang diperoleh pemilih pada Pemilu 2024 lebih banyak ketimbang Pilkada 2024 nanti.
"Di Pilkada Serentak Nasional 2024 ini itu ada dua kotak suara. Satu kotak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, satu kotak untuk pemilihan bupati atau pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Pertimbangannya itu," pungkas Idham. (Z-6)
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyegel tempat pengolahan sampah (TPS) ilegal milik perusahaan Tras Environ Mental di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang.
Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang partisipasi pemilihnya rendah.
Kemensos telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan berbagai persoalan dan tantangan Pilkada 2024 yang masih mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved