Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai bentuk silaturahmi di momen lebaran didukung banyak pihak. Kedua tokoh itu dinilai punya peran penting dalam mempersatukan bangsa pasca pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan silaturahmi kedua tokoh itu tidak perlu ada syarat politis. Sebab, urusan negara tidak hanya soal politik saja.
“Urusan bangsa dan negara itu tidak melulu soal politik, gak usah pakai syarat (politis),“ ujarnya Sabtu (13/4).
Baca juga : Tidak Gelar Open House, Rumah Megawati Hanya Dikunjungi Kerabat Terdekat
Menurut Handoko, silaturahmi hanya membutuhkan niat baik dan ketulusan hati. Hal itu pula merupakan budaya bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan kekeluargaan.
Dia menyoroti pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang tidak antusias dengan rencana pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut. Bahkan, Hasto mengatakan Jokowi harus bertemu pengurus ranting PDI Perjuangan sebelum bersilaturahmi dengan Megawati.
"Tidak perlu syarat-syarat politis yang hanya akan mencederai hati rakyat," imbuhnya.
Baca juga : Megawati, Jokowi dan Ganjar akan Hadiri Pembukaan Rakernas PDIP
Lebih lanjut, dia menyebut Presiden Jokowi sebagai negarawan yang memahami hati rakyat. Silaturahmi dengan Ketum PDIP bisa memperkuat persatuan bangsa. Sehingga menolak silaturahmi sama saja melukai hati rakyat.
“Menolak silaturahmi bikin rakyat ilfil," kata dia.(Z-8)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
Indonesia yang timpang dan terbelah terjadi akibat eksploitasi sumber kekayaan alam yang tak pernah terdistribusikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Megawati saat ini berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kontraknya dengan kesepakatan dua pihak bersama klub terakhirnya, Manisa BBSK
Megawati mengakui bahwa peta kekuatan bola voli di Asia Tenggara masih menempatkan tim tuan rumah, Thailand, sebagai kekuatan yang paling sulit untuk ditaklukkan.
Dari tujuh presiden Indonesia, lima di antaranya pernah berpidato di Sidang Umum PBB, yakni Soekarno, Soeharto, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved