Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons soal rencana Prabowo Subianto membentuk koalisi jumbo. Diketahui, rencana pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul rival politiknya dinilai berpotensi merusak demokrasi.
Menanggapi itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat (Kalbar) Lasarus menuturkan jika dari sisi politik apapun bisa terjadi. "Dari sisi kami di politik apapun bisa terjadi. Selama baik buat rakyat kenapa tidak?" ungkap Lasarus kepada Media Indonesia, Rabu (3/4).
Jika dikaitkan dengan PDIP, Lasarus mengatakan partai banteng moncong putih itu punya sejarah yang baik dalam mengawal demokrasi. Lasarus juga menjamin bahwa partainya akan mengutamakan masyarakat dan tak akan kehilangan identitas sebagai partai wong cilik.
Baca juga : Maruarar Sirait Resmi Dukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming
"Tentu PDIP punya sejarah yang cukup baik dalam mengawal demokrasi. Kami tidak akan kehilangan identitas diri dalam kondisi apapun, pasti kami utamakan masyarakat," tandasnya.
Terpisah, Peneliti Senior Badan Riset Politik dan Inovasi Nasional BRIN Lili Romli menyebut DPR RI akan tumpul jika rencana Prabowo Subianto bentuk koalisi jumbo terealisasi.
"Memang terlihat dengan pertemuan dan rencana beberapa ketua umum partai, presiden terpilih ingin merangkul dan membentuk koalisi jumbo. Mestinya tidak harus merangkul semua partai utama masuk dalam pemerintahan," ungkap Lili kepada Media Indonesia. (Z-2)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
Sikap tersebut dinilai bentuk objektivitas yang perlu ditegakkan. Apabila ada koreksi untuk pemerintah, maka PDI Perjuangan bisa memainkan perannya.
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai langkah PDI Perjuangan (PDIP) sebagai penyeimbang bagi pemerintah sudah tepat.
KONGRES Ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved