Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PENELITI Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Lili Romli menyebut DPR RI akan tumpul jika rencana Prabowo Subianto bentuk koalisi jumbo terealisasi.
Diketahui, rencana pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul rival politiknya dinilai berpotensi merusak demokrasi.
“Memang terlihat dengan pertemuan dan rencana beberapa ketua umum partai, presiden terpilih ingin merangkul dan membentuk koalisi jumbo. Mestinya tidak harus merangkul semua partai utama masuk dalam pemerintahan,” ungkap Lili kepada Media Indonesia, Selasa (2/4).
Baca juga : Kekuatan Parpol Pendukung Pemerintah Masih Lemah dari Kekuatan Oposisi
Jika semua partai utama dirangkul masuk pemerintahan, kata Lili, sudah dapat dipastikan mekanisme check and balances tidak akan berjalan.
Lili menegaskan DPR akan tumpul dan tidak akan berjalan debgan baik dan efektif fungsi kontrolnya.
“Alih-alih DPR hanya sebagai lembaga stempel saja, lembaga yes men, sebagai alat legitimasi dalam setiap kebijakan tanpa ada penolakan dan kritik yang signifikan,” ungkapnya.
Baca juga : Ada Wacana Koalisi Besar Pemerintah, Mahfud MD: Tetap Ada Peluang Oposisi
Jika wajah DPR seperti itu, masa depan demokrasi tidak menentu, bahkan bisa menjadi pintu masuk rezim otoritarian,” tambahnya.
Untuk mencegah hal itu jangan terjadi, Lili menerangkan sebaiknya partai-partai yang kalah dalam pilpres mengambil posisi sebagai oposisi agar ada penyeimbang dan pengawasan.
Lili juga berharap kekuatan civll society harus solid dan terus melakukan kontrol agar demokrasi di Indonesia tetap tegak serta tidak kembali ke rezim otoritarian seperti masa orde baru. (YkbZ-7)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved