Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Lili Romli menyebut DPR RI akan tumpul jika rencana Prabowo Subianto bentuk koalisi jumbo terealisasi.
Diketahui, rencana pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul rival politiknya dinilai berpotensi merusak demokrasi.
“Memang terlihat dengan pertemuan dan rencana beberapa ketua umum partai, presiden terpilih ingin merangkul dan membentuk koalisi jumbo. Mestinya tidak harus merangkul semua partai utama masuk dalam pemerintahan,” ungkap Lili kepada Media Indonesia, Selasa (2/4).
Baca juga : Kekuatan Parpol Pendukung Pemerintah Masih Lemah dari Kekuatan Oposisi
Jika semua partai utama dirangkul masuk pemerintahan, kata Lili, sudah dapat dipastikan mekanisme check and balances tidak akan berjalan.
Lili menegaskan DPR akan tumpul dan tidak akan berjalan debgan baik dan efektif fungsi kontrolnya.
“Alih-alih DPR hanya sebagai lembaga stempel saja, lembaga yes men, sebagai alat legitimasi dalam setiap kebijakan tanpa ada penolakan dan kritik yang signifikan,” ungkapnya.
Baca juga : Ada Wacana Koalisi Besar Pemerintah, Mahfud MD: Tetap Ada Peluang Oposisi
Jika wajah DPR seperti itu, masa depan demokrasi tidak menentu, bahkan bisa menjadi pintu masuk rezim otoritarian,” tambahnya.
Untuk mencegah hal itu jangan terjadi, Lili menerangkan sebaiknya partai-partai yang kalah dalam pilpres mengambil posisi sebagai oposisi agar ada penyeimbang dan pengawasan.
Lili juga berharap kekuatan civll society harus solid dan terus melakukan kontrol agar demokrasi di Indonesia tetap tegak serta tidak kembali ke rezim otoritarian seperti masa orde baru. (YkbZ-7)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Sebagai anggota terbaru koalisi, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan perlu secara serius mengatur mekanisme dan batasan koalisi partai politik.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved