Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PENELITI Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Lili Romli menyebut DPR RI akan tumpul jika rencana Prabowo Subianto bentuk koalisi jumbo terealisasi.
Diketahui, rencana pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul rival politiknya dinilai berpotensi merusak demokrasi.
“Memang terlihat dengan pertemuan dan rencana beberapa ketua umum partai, presiden terpilih ingin merangkul dan membentuk koalisi jumbo. Mestinya tidak harus merangkul semua partai utama masuk dalam pemerintahan,” ungkap Lili kepada Media Indonesia, Selasa (2/4).
Baca juga : Kekuatan Parpol Pendukung Pemerintah Masih Lemah dari Kekuatan Oposisi
Jika semua partai utama dirangkul masuk pemerintahan, kata Lili, sudah dapat dipastikan mekanisme check and balances tidak akan berjalan.
Lili menegaskan DPR akan tumpul dan tidak akan berjalan debgan baik dan efektif fungsi kontrolnya.
“Alih-alih DPR hanya sebagai lembaga stempel saja, lembaga yes men, sebagai alat legitimasi dalam setiap kebijakan tanpa ada penolakan dan kritik yang signifikan,” ungkapnya.
Baca juga : Ada Wacana Koalisi Besar Pemerintah, Mahfud MD: Tetap Ada Peluang Oposisi
Jika wajah DPR seperti itu, masa depan demokrasi tidak menentu, bahkan bisa menjadi pintu masuk rezim otoritarian,” tambahnya.
Untuk mencegah hal itu jangan terjadi, Lili menerangkan sebaiknya partai-partai yang kalah dalam pilpres mengambil posisi sebagai oposisi agar ada penyeimbang dan pengawasan.
Lili juga berharap kekuatan civll society harus solid dan terus melakukan kontrol agar demokrasi di Indonesia tetap tegak serta tidak kembali ke rezim otoritarian seperti masa orde baru. (YkbZ-7)
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved