Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
BELAKANGAN santer diisukan Presiden Joko Widodo akan mengambil alih Partai Golkar dari Airlangga Hartanto. Jabatan yang diincar Jokowi setelah purnatugas dari presiden ialah ketua umum atau ketua dewan pembina Golkar.
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengungkapkan pengambilalihan partai itu mungkin saja terjadi, tetapi tidak mudah. Firman mengatakan mesti ada semacam kalkulasi dari masing-masing pihak yang harus saling menguntungkan.
Apabila pertimbangan itu masuk atau sesuai kalkulasi yang saling menguntungkan, mungkin saja para petinggi Golkar akan menyerahkan kursi kepada Jokowi. "Mungkin karena kalau memang mayoritas Golkar menghendaki soliditas yang ditopang oleh kekuatan eksternal yang dianggap menjanjikan, ya why not itu dilakukan? Kalau itu yang ada dalam keyakinan kader-kader Golkar ya. Kalau tidak ya saya kira, seperti yang saya sampaikan, bisa saja, mungkin, tetapi tidak mudah," kata Firman kepada Media Indonesia, Jumat (22/3).
Baca juga : Presiden Jokowi Dipastikan tidak Hadiri Kampanye Akbar di GBK
Firman juga menyinggung bahwa sesungguhnya Golkar merupakan partai yang konsisten merekrut anggotanya melalui serangkaian proses kaderisasi. Semestinya Golkar bisa konsisten menerapkan hal itu, meski ada orang dengan pangkat tertinggi di Indonesia ingin bergabung ke partai tersebut.
"Partai Golkar itu partai kader. Harusnya kalau konsisten untuk menerapkan itu, tidak mudah (masuk). Jangankan sebagai pimpinan, sebagai salah seorang katakanlah jajaran pimpinan, itu juga tidak mudah," ujar Firman.
Namun, melihat kondisi perpolitikan di Indonesia yang sangat dinamis dan cenderung mudah menabrak berbagai prinsip dan ketentuan, Firman berpendapat mungkin saja prinsip yang ada di Golkar tak diperlukan untuk kasus tertentu.
"Saya kira, secara aturan main, memang tidak memungkinkan. Tetapi ya, hari ini politik kita bisa memungkinkan segala sesuatu. Kita lihat saja nanti perkembangannya,” ucap dia. (Z-2)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Partai Golkar meyakini isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang belakangan ini santer dibicarakan tidak diembuskan oleh pihak Istana.
Politikus Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, menantang pihak-pihak yang mendorong digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk berani muncul ke publik.
Munculnya Bahlil sebagai caketum bukan keinginan dari akar rumput dan elite internal Golkar.
PARA kader muda Partai Golkar yang berasal dari latar belakang aktivisme organisasi Cipayung dan BEM meluncurkan buku reflektif.
Pihak Istana menanggapi isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang belakangan mengaitkan Partai Golkar dengan dinamika internal dan dugaan keterlibatan Istana.
KETUA Bidang Keagamaan dan Kerohanian, DPP Partai Golkar Nusron Wahid membantah isu Munaslub Partai Golkar dan pergantian Ketua Umum Bahlil Lahadalia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved