Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
BELAKANGAN santer diisukan Presiden Joko Widodo akan mengambil alih Partai Golkar dari Airlangga Hartanto. Jabatan yang diincar Jokowi setelah purnatugas dari presiden ialah ketua umum atau ketua dewan pembina Golkar.
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengungkapkan pengambilalihan partai itu mungkin saja terjadi, tetapi tidak mudah. Firman mengatakan mesti ada semacam kalkulasi dari masing-masing pihak yang harus saling menguntungkan.
Apabila pertimbangan itu masuk atau sesuai kalkulasi yang saling menguntungkan, mungkin saja para petinggi Golkar akan menyerahkan kursi kepada Jokowi. "Mungkin karena kalau memang mayoritas Golkar menghendaki soliditas yang ditopang oleh kekuatan eksternal yang dianggap menjanjikan, ya why not itu dilakukan? Kalau itu yang ada dalam keyakinan kader-kader Golkar ya. Kalau tidak ya saya kira, seperti yang saya sampaikan, bisa saja, mungkin, tetapi tidak mudah," kata Firman kepada Media Indonesia, Jumat (22/3).
Baca juga : Presiden Jokowi Dipastikan tidak Hadiri Kampanye Akbar di GBK
Firman juga menyinggung bahwa sesungguhnya Golkar merupakan partai yang konsisten merekrut anggotanya melalui serangkaian proses kaderisasi. Semestinya Golkar bisa konsisten menerapkan hal itu, meski ada orang dengan pangkat tertinggi di Indonesia ingin bergabung ke partai tersebut.
"Partai Golkar itu partai kader. Harusnya kalau konsisten untuk menerapkan itu, tidak mudah (masuk). Jangankan sebagai pimpinan, sebagai salah seorang katakanlah jajaran pimpinan, itu juga tidak mudah," ujar Firman.
Namun, melihat kondisi perpolitikan di Indonesia yang sangat dinamis dan cenderung mudah menabrak berbagai prinsip dan ketentuan, Firman berpendapat mungkin saja prinsip yang ada di Golkar tak diperlukan untuk kasus tertentu.
"Saya kira, secara aturan main, memang tidak memungkinkan. Tetapi ya, hari ini politik kita bisa memungkinkan segala sesuatu. Kita lihat saja nanti perkembangannya,” ucap dia. (Z-2)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved