Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PIHAK kepolisian mulai membubarkan massa aksi yang masih bertahan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).
Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 22.50 WIB, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengimbau agar seluruh massa aksi untuk meninggalkan lokasi.
“Perlu kami informasikan bahwa kegiatan pada malam hari ini di dalam KPU sudah selesai. Kami sudah memberikan toleransi kepada ibu untuk menanti kegiatan yang berlangsung di KPU,” kata Susatyo, Rabu (20/3).
Baca juga : Polres Simalungun Cek Gudang Logistik Pemilu
Susatyo mengatakan, imbauan untuk meninggalkan lokasi tersebut dilakukan karena ruas jalan yang berada di sekitaran Kantor KPU akan kembali dibuka untuk dapat digunakan masyarakat.
“Kami imbau kepada bapak ibu untuk bisa meninggalkan area di depan KPU ini. Karena tidak lama lagi ruas jalan akan segera kami buka agar warga Jakarta bisa kembali menggunakan ruas jalan di depan KPU ini,” ujarnya.
Sementara di lokasi, sejumlah massa aksi juga perlahan meninggalkan lokasi. Namun, ada juga massa aksi yang tidak terima dan meninggalkan lokasi dengan penuh kekecewaan atas hasil dari Pemilu 2024 tersebut. (Fik/Z-7)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
TNI menegaskan pembubaran aksi massa yang membawa bendera GAM di Lhokseumawe, Aceh, dilakukan secara persuasif dan sesuai hukum.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) DKI Jakarta, Jimmy Fajar atau Jimbong, menilai Polri harus lebih sigap dalam mengantisipasi provokator atau penyusup.
Aksi massa yang terjadi beberapa hari belakangan sangat berdampak pada animo masyarakat yang berbelanja di pasar
PASCAUNJUK rasa yang terjadi beberapa waktu lalu, kondisi wilayah Kota Jakarta masih belum berjalan normal, hingga Senin (1/9) Beberapa institusi pendidikan hingga pertokoan belum dibuka.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau pelaku usaha untuk tetap tenang dan optimistis di tengah tekanan domestik.
ORGANISASI Pemuda Lintas Iman menyampaikan simpati dan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah beberapa hari ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved