Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
MAYJEN TNI Purn Soenarko, Eks Danjen Kopassus menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (18/3).
Dari pantauan Media Indonesia, aksi demonstrasi yang dipimpin Soenarko ini mendatangi KPU sekitar pukul 14.12 WIB.
Di dalam orasinya, Soenarko mengingatkan kepada KPU agar menghentikan perhitungan suara curang.
Baca juga : KPU Mau Tak Mau Harus Menetapkan Hasil Pemilu 2024 Meski Marak Dugaan Kecurangan
“Untuk itu mereka harus mau diaudit. Karena kita sudah tahu kecurangan dari Sabang sampai Merauke sudah terbuka,” tegas Soenarko, di depan Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (18/3).
“Buntutnya kita minta itu dihadiri, penjahat demokrasi, penghianat rakyat. Itu yang terpampang di dalam penjahat demokrasi, penghianat rakyat,” tambahnya.
Soenarko juga mendesak agar Presiden RI Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai presiden Indonesia. Soenarko menilai Jokowi jadi sutradara kecurangan yang ada dalam Pemilu 2024.
Baca juga : Tersisa Empat Hari, KPU belum Rekap Suara dari Tujuh Provinsi
“Sutradara kecurangan ini adalah Jokowi, KPU itu hanya operator,” paparny.
Soenarko mengingatkan bahwa pihaknya akan terus demo hingga aspirasinya terdengar.
Sebagai eks Danjen Kopassus, Soenarko juga mengatakan bahwa TNI pasti melihat amburadulnya pelaksanaan pemilu kali ini.
“TNI masa bodo. Karena saya katakan, saya tidak tahu netral atau tidak, tapi TNI pasti melihat amburadulnya pelaksanaan pemilu ini tapi dia tidak bersuara,” tandasnya. (Z-8)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved