Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MAYJEN TNI Purn Soenarko, Eks Danjen Kopassus menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (18/3).
Dari pantauan Media Indonesia, aksi demonstrasi yang dipimpin Soenarko ini mendatangi KPU sekitar pukul 14.12 WIB.
Di dalam orasinya, Soenarko mengingatkan kepada KPU agar menghentikan perhitungan suara curang.
Baca juga : KPU Mau Tak Mau Harus Menetapkan Hasil Pemilu 2024 Meski Marak Dugaan Kecurangan
“Untuk itu mereka harus mau diaudit. Karena kita sudah tahu kecurangan dari Sabang sampai Merauke sudah terbuka,” tegas Soenarko, di depan Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (18/3).
“Buntutnya kita minta itu dihadiri, penjahat demokrasi, penghianat rakyat. Itu yang terpampang di dalam penjahat demokrasi, penghianat rakyat,” tambahnya.
Soenarko juga mendesak agar Presiden RI Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai presiden Indonesia. Soenarko menilai Jokowi jadi sutradara kecurangan yang ada dalam Pemilu 2024.
Baca juga : Tersisa Empat Hari, KPU belum Rekap Suara dari Tujuh Provinsi
“Sutradara kecurangan ini adalah Jokowi, KPU itu hanya operator,” paparny.
Soenarko mengingatkan bahwa pihaknya akan terus demo hingga aspirasinya terdengar.
Sebagai eks Danjen Kopassus, Soenarko juga mengatakan bahwa TNI pasti melihat amburadulnya pelaksanaan pemilu kali ini.
“TNI masa bodo. Karena saya katakan, saya tidak tahu netral atau tidak, tapi TNI pasti melihat amburadulnya pelaksanaan pemilu ini tapi dia tidak bersuara,” tandasnya. (Z-8)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved