Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI menyatakan akan menerjunkan sebanyak 4.992 personel untuk pengamanan penetapan hasil Pemilu 2024.
“Jumlah personel yang disampaikan pada titik pengamanan sebanyak 4.992 personel Polri, gabungan juga dengan stakeholder dan juga terdiri satgaspus atau pusat Mabes Polri dan juga satgas daerah yaitu Polda Metro Jaya,” ungkap Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (18/3).
“Tentunya eskalasi tadi sudah disampaikan situasi alhamdulillah situasi aman terkendali, damai dan sejuk tentunya ini juga berkat seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan ramadhan bulan berkah,” tambahnya.
Baca juga : Polri Antisipasi Eskalasi Massa Jelang KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menegaskan jika rekapitulasi nasional selesai, maka pihaknya akan langsung melakukan penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional.
“Begitu rekap nasional selesai, langsung penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional,” ungkap Hasyim, Senin (18/3).
Hasyim mencontohkan pada Pemilu 2019 silam, penetapan hasil Pemilu saat itu adalah 22 Mei 2019. Namun, bisa ditetapkan pada hari sebelumnya, yakni 21 Mei 2019.
Baca juga : KPU Akan Langsung Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Setelah Rekap Nasional Selesai
Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menargetkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2024 rampung seluruhnya pada Senin (18/3).
Hingga kini, terdapat lima provinsi yang belum dilakukan rekapitulasi perolehan suara berjenjang tingkat nasional.
Kelima provinsi, yakni Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Maluku.
"Prinsipnya kami bekerja efektif, efesien, ya gitu. Itu saja prinsipnya," kata Komisioner KPU RI Idham Holik. (Z-10)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved