Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
POLRI menyatakan akan menerjunkan sebanyak 4.992 personel untuk pengamanan penetapan hasil Pemilu 2024.
“Jumlah personel yang disampaikan pada titik pengamanan sebanyak 4.992 personel Polri, gabungan juga dengan stakeholder dan juga terdiri satgaspus atau pusat Mabes Polri dan juga satgas daerah yaitu Polda Metro Jaya,” ungkap Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (18/3).
“Tentunya eskalasi tadi sudah disampaikan situasi alhamdulillah situasi aman terkendali, damai dan sejuk tentunya ini juga berkat seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan ramadhan bulan berkah,” tambahnya.
Baca juga : Polri Antisipasi Eskalasi Massa Jelang KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menegaskan jika rekapitulasi nasional selesai, maka pihaknya akan langsung melakukan penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional.
“Begitu rekap nasional selesai, langsung penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional,” ungkap Hasyim, Senin (18/3).
Hasyim mencontohkan pada Pemilu 2019 silam, penetapan hasil Pemilu saat itu adalah 22 Mei 2019. Namun, bisa ditetapkan pada hari sebelumnya, yakni 21 Mei 2019.
Baca juga : KPU Akan Langsung Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Setelah Rekap Nasional Selesai
Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menargetkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2024 rampung seluruhnya pada Senin (18/3).
Hingga kini, terdapat lima provinsi yang belum dilakukan rekapitulasi perolehan suara berjenjang tingkat nasional.
Kelima provinsi, yakni Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Maluku.
"Prinsipnya kami bekerja efektif, efesien, ya gitu. Itu saja prinsipnya," kata Komisioner KPU RI Idham Holik. (Z-10)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved