Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Polri Antisipasi Eskalasi Massa Jelang KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024

Siti Yona Hukmana
08/3/2024 18:21
Polri Antisipasi Eskalasi Massa Jelang KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024
Anggota korps Brimob Polri melakukan penjagaan di depan Gedung KPU, Jakarta.(ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA)

POLRI mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan unjuk rasa yang rusuh menjelang pengumuman hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pengumuman hasil rekapitulasi suara secara nasional dilakukan pada Rabu (20/4).

"Terkait antisipasi eskalasi menjelang masa pengumuman suara nasional, sebagai langkah antisipasinya Polri tentu telah mengantisipasi baik itu keamanan dan ketertiban melalui Operasi Mantab Brata 2024," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).

Trunoyudo mengatakan antisipasi itu dilakukan baik oleh jajaran di tingkat Mabes Polri maupun Polda jajarannya. Operasi Mantap Brata dilaksanakan selama 222 hari mulai dari tahapan awal Pemilu 2024, pendaftaran, sampai dengan Oktober nanti saat pengucapan sumpah janji calon presiden (capres) terpilih.

Baca juga : KPU Bengkulu Gelar Pleno Penghitungan Suara Tingkat Provinsi

Menurut mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini, Operasi Mantap Brata dilakukan dengan mengedepankan fungsi preemtif, preventif dan didukung dengan kegiatan-kegiatan penegakan hukum, hubungan masyarakat (humas), dan bantuan operasi. Sehingga, kata dia, sesuai harapan masyarakat dan seluruh elemen terwujud situasi kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah NKRI.

Di samping itu, dia meyakinkan masyarakat bahwa situasi secara umum saat ini aman, kondusif dan sejuk. Artinya, kata dia, masyarakat bersama-sama seluruh elemen dan TNI-Polri, pemerintah daerah serta stakeholder lainnya bersinergi dan mampu menjaga situasi yang kondusif.

"Baik terkait hakikat ancaman rawan daerah kamtibmas yang kemudian adanya konflik sosial," ucap jenderal bintang satu itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dan Polri bersama TNI dan stakeholder lainnya dipastikan mendukung pelaksanaan pesta demokrasi, yaitu dengan mengawal dan mengamankan proses demokrasi tersebut. (Z-6)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto
Berita Lainnya