Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
POLRI mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan unjuk rasa yang rusuh menjelang pengumuman hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pengumuman hasil rekapitulasi suara secara nasional dilakukan pada Rabu (20/4).
"Terkait antisipasi eskalasi menjelang masa pengumuman suara nasional, sebagai langkah antisipasinya Polri tentu telah mengantisipasi baik itu keamanan dan ketertiban melalui Operasi Mantab Brata 2024," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).
Trunoyudo mengatakan antisipasi itu dilakukan baik oleh jajaran di tingkat Mabes Polri maupun Polda jajarannya. Operasi Mantap Brata dilaksanakan selama 222 hari mulai dari tahapan awal Pemilu 2024, pendaftaran, sampai dengan Oktober nanti saat pengucapan sumpah janji calon presiden (capres) terpilih.
Baca juga : KPU Bengkulu Gelar Pleno Penghitungan Suara Tingkat Provinsi
Menurut mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini, Operasi Mantap Brata dilakukan dengan mengedepankan fungsi preemtif, preventif dan didukung dengan kegiatan-kegiatan penegakan hukum, hubungan masyarakat (humas), dan bantuan operasi. Sehingga, kata dia, sesuai harapan masyarakat dan seluruh elemen terwujud situasi kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah NKRI.
Di samping itu, dia meyakinkan masyarakat bahwa situasi secara umum saat ini aman, kondusif dan sejuk. Artinya, kata dia, masyarakat bersama-sama seluruh elemen dan TNI-Polri, pemerintah daerah serta stakeholder lainnya bersinergi dan mampu menjaga situasi yang kondusif.
"Baik terkait hakikat ancaman rawan daerah kamtibmas yang kemudian adanya konflik sosial," ucap jenderal bintang satu itu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dan Polri bersama TNI dan stakeholder lainnya dipastikan mendukung pelaksanaan pesta demokrasi, yaitu dengan mengawal dan mengamankan proses demokrasi tersebut. (Z-6)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Jaga NKRI! Temukan tantangan persatuan & strategi memperkuatnya. Artikel ini wajib dibaca untuk Indonesia yang solid!
Pada eklarasi tersebut, sekitar 1.400 orang perwakilan mantan anggota Jamaah Islamiyah siap kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mantan narapidana teroris dan pengikut kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Sulawesi menyatakan membubarkan diri dan kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
PERAN aktif generasi muda dalam proses pembangunan harus terus ditingkatkan dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan yang kita miliki.
Inche Abdoel Moeis adalah pejuang nasionalis tanpa pamrih, yang berjuang dari Kalimantan Timur dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Pemuda Katolik menggarisbawahi tentang kesatuan NKRI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved