Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MANTAN Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin turut mendesak agar DPR RI segera menggulirkan hak angket untuk mengusut kecurangan dan pelanggaran pemilu. Dia mengatakan anggota DPRI jangan takut terhadap pihak-pihak yang berusaha menghalangi hak angket batal digulirkan.
Din menyampaikan pengusutan berbagai kecurangan, kejahatan dan pelanggaran di pemilu 2024 harus dilakukan agar ke depan hak masyarakat untuk menikmati demokrasi tidak hilang.
“Inilah yang hilang pada proses demokrasi di Indonesia dalam pemilu ini, yang menurut UU salah satu prinsip pentingnya selain langsung umum rahasia, juga jujur dan adil. Tetapi kasat mata ketidakjujuran dan ketidakadilan itu terjadi. Bahkan saya dan kawan-kawan berpendapat, ini bentuk kejahatan terhadap rakyat, kejahatan terhadap hak rakyat, kejahatan terhadap kedaulatan rakyat,” kata Din kepada awak media di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).
Baca juga : Dukungan Hak Angket Meningkat, BRIN: Bukti Pentingnya Urai Kecurangan Pemilu
“Terkait dengan hal ini, maka, penggunaan hak angket oleh DPR RI yang sangat konstitusional itu perlu dilakukan dalam rangka untuk membuktikan seharusnya tidak ada pihak yang takut untuk menggunakan hak angket,” tambahnya.
Menurut Din, banyak yang mendukung hak angket agar dapat digulirkan. Sehingga DPR semestinya tidak gentar untuk menjalankan fungsinya untuk mengusut dan menginvestigasi berbagai bentuk kecurangan di pemilu.
“Kami bagian dari masyarakat sipil, masyarakat madani sangat mendorong DPR RI menggunakan hak angket. Selain fraksi atau partai politik yang sudah bersepakat, partai lain demi kebenaran, keadilan dan kejujuran seharusnya tidak takut dengan penggunaan hak angket,” pungkasnya. (Z–8)
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
PERJALANAN Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional memasuki usianya yang ke-23, tepatnya jatuh pada 4 Juli 2025.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut perbankan syariah perlu melakukan penguatan sistem dan ekosistem bank syariah di masa depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik belum diberikannya konsesi lahan tambang kepada Muhammadiyah.
Salah satu tokoh yang menekankan pentingnya sikap keterbukaan umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari Barat ialah Buya Hamka.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar abbas menanggapi terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang mengharamkan sound horeg.
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved