Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR telematika Roy Suryo mendesak agar Komisi Pemilihan Umum kembali menampilkan grafik rekapitulasi suara di situs Sirekap. Setelah seminggu menimbulkan kegaduhan di masyarakat, semestinya KPU memiliki niat baik untuk mengembalikan grafik tersebut untuk meminimalisir kecurigaan.
“Sirekap ini tak ubahnya Sikarep atau sak karep alias seenaknya sendiri. Setelah ditunggu hampir seminggu lamanya, rupanya niat baik KPU untuk menampilkan kembali grafik itu tidak kunjung dilakukan. Sirekap ini nyaris tak berguna,” ketus Roy, Selasa (12/3).
Sebagaimana diketahui, sudah satu minggu semenjak Selasa malam (5/3) lalu, mendadak semua grafik atau diagram pie dan rekapitulasi sengaja dinonaktifkan oleh KPU. Kini hanya ditampilkan hasil pemindaian atau foto scan c hasil. Proses penghilangan tampilan grafik itu dilakukan tanpa pemberitahuan ke publik sebelumnya.
Baca juga : Anggota Dewan akan Minta Pertanggungjawaban KPU soal Biaya Pengadaan Sirekap
Roy mengingatkan penghilangan grafik itu berbahaya karena rentan untuk disalahgunakan untuk penggelembungan suara. Semestinya, KPU mendengarkan keluhan masyarakat dan bersikap transparan dalam proses penghitungan suara.
“Dihilangkannya grafik dan rekapitulasi di Sirekap ini sebenarnya sama saja situs bernilai miliaran yang sudah menghabiskan dana masyarakat ini menjadi mubazir dan buang-buang anggaran negara,” ujar Roy.
“Sangat layak kalau rekan-rekan ICW, KontraS beberapa waktu lalu mendesak audit investigatif atau bahkan melaporkan ke lembaga antirasuah. Belum lagi ditemukannya mens rea adanya Json Script sebagaimana temuan pakar IT independen yang sudah seharusnya mendesak dilakukannya audit forensik terhadap teknologi yang disalahgunakan,” pungkasnya.
(Z-9)
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Namun, rekapitulasi suara di Sirekap KPU Kabupaten Tasikmalaya tinggal beberapa TPS hasil hampir 100 persen terpublish.
Hal itu menjadi indikasi bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara belum rampung.
EMPAT dari 37 Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 sampai sejauh ini belum memublikasikan hasil pemilihan gubernur-wakil gubernur
Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada (SIREKAP) serta rekap manual juga menjadi sorotan legislator.
Sirekap KPU (Sistem Informasi Rekapitulasi) adalah platform digital yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merekapitulasi hasil pemilu secara elektronik.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved