Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI kembali melanjutkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 untuk tingkat nasional pada pagi ini, Sabtu (9/3). Suara yang dihitung dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU, Jakarta, berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Yogyakarta menjadi provinsi pertama yang suaranya dihitung setelah KPU menyelesaikan penghitungan suara dari pemilih di 127 kantor panitia pemilihan luar negeri (PPLN) pada Senin (4/3) lalu.
Di DIY, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Mereka memperoleh 1.269.265 suara.
Baca juga : Usai Antar Surat Suara, Petugas Linmas di Sleman Meninggal Dunia
Adapun Ganjar Pranowo-Mahfud Md serta Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar masing-masing memperoleh 741.220 dan 496.280 suara.
Jumlah pengguna hak pilih di DIY sebesar 2.567.394. Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi mengungkap, dari angka tersebut, 2.506.765 tercatat sebagai suara sah, sedangkan yang tidak sah sebanyak 60.629 suara.
Selain Yogyakarta, KPU rencananya juga bakal rekapitulasi dari Provinsi Gorontalo dan Kalimantan Tengah. Sebelumnya, suara pemilih di 127 dari 128 PPLN telah direkapitulasi dan ditetapkan oleh KPU RI.
Satu PPLN, yakni Kuala Lumpur, belum direkapitulasi karena harus melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada Minggu (10/3) besok. Pemilu ulang di sana dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Bawaslu karena karut marutnya pendataan pemilih. (Z-11)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved