Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin menilai hak angket DPR menjadi forum terbaik untuk menguak dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang menjadi perhatian masyarakat. Internal PKB, kata dia, solid mendukung bergulirnya hak angket untuk menjawab dugaan berbagai kecurangan tahapan pemilu.
"Residu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif harus di-clear-kan. Forumnya apa yang terbaik, ya lewat DPR salah satunya terbaik itu melalui hak angket. Supaya publik tidak disusupi narasi yang menyesatkan terhadap berbagai dugaan kecurangan pemilu," kata Yanuar saat dihubungi, Minggu (3/3).
Yanuar menegaskan, pemerintah maupun partai politik (parpol) yang menolak wacana hak angket tidak perlu takut terhadap usulan publik untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu melalui forum resmi DPR itu. Dia meyakini hak angket bisa bergulir jika parpol dari koalisi pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md solid memperjuangkan hak angket di DPR.
Baca juga : PDIP Persiapkan Hak Angket dengan Matang
"Saat ini masih DPR masih reses, tapi secara informal anggota PKB memang ingin hak angket bergulir. Kami ingin dugaan kecurangan ini harus didudukan bersama pemerintah dan DPR," kata Yanuar.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menjelaskan, penyelidikan hak angket DPR merupakan jalan dan ruang terbaik untuk menjelaskan berbagai dugaan seperti aparat TNI-Polri tidak netral dan penggunaan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pemenangan.
Menurut Yanuar, penyelidikan yang dilakukan lewat hak angket DPR bisa berfungsi sebagai cara bersama untuk menata ulang pemilu dan pilkada agar jadi lebih baik di masa depan.
"Jadi, tidak usah terlalu dikhawatirkan soal hak angket ini," kata Yanuar.
(Z-9)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Sejak pagi, ribuan anggota kepolisian dan TNI sudah terlihat melakukan penjagaan ketat di seputar Gedung DPRD dan Kantor Bupati Pati.
Ratusan petugas kepolisian yang sejak pagi tejah melakukan kesiagaan di seputar Alun-alun Pati tersebut, langsung bergerak untuk melerai kedua kubu.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved