Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Para advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara bakal menemui pimpinan DPR RI di Jakarta, pada Selasa (27/2). Rencananya, mereka akan menyampaikan dukungan terhadap penggunaan Hak Angket DPR tentang Kecurangan Pemilu 2024.
“Kami juga akan menyampaikan penolakan terhadap presiden dan wakil presiden hasil pemilu curang,” tegas Petrus, Selasa (27/2).
Koordinator TPDI sekaligus Koordinator Perekat Nusantara Petrus Selestinus juga mengajukan tuntutan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Petrus menilai Jokowi pantas diturunkan dari jabatannya sebagai kepala negara karena berbagai aksinya yang melanggar aturan-aturan.
Baca juga : Hak Angket Diperlukan di tengah Merosotnya Kepercayaan Publik ke KPU dan Bawaslu
”Negeri kita tercinta Indonesia saat ini sesungguhnya tengah dipimpin oleh seorang presiden yang diduga melanggar hukum dan tidak lagi memenuhi syarat konstitusi sebagai presiden,” kata Petrus.
Jika DPR tidak menyatakan pendapat dan tidak memproses pemakzulan itu, Petrus mengemukakan setidaknya rakyat akan menggunakan kedaulatannya untuk memaksa Jokowi mundur dari jabatan presiden.
“Sebagaimana rakyat pernah berhasil menuntut Soeharto mundur dari jabatan presiden pada Mei 1998,” tandasnya. (Z-11)
Sejak pagi, ribuan anggota kepolisian dan TNI sudah terlihat melakukan penjagaan ketat di seputar Gedung DPRD dan Kantor Bupati Pati.
Ratusan petugas kepolisian yang sejak pagi tejah melakukan kesiagaan di seputar Alun-alun Pati tersebut, langsung bergerak untuk melerai kedua kubu.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
Enita juga menyampaikan pesan penting kepada seluruh pengurus dan anggota HAPI agar menjadikan organisasi sebagai ruang pembelajaran bersama, bukan sekadar wadah administratif.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
Keterlibatan aktor kunci dalam sistem peradilan secara otomatis meruntuhkan kepercayaan publik.
Ia menambahkan bahwa rekomendasi tersebut akan dipublikasikan dan komisi wajib melaporkan hasil kerja kepada Presiden.
Peradi berkomitmen melahirkan advokat berkualitas yang mampu menjalankan fungsi penegakan hukum sekaligus menjaga keadilan.
Peradi mengutuk keras aksi sekelompok preman yang menganiaya atau mengeroyok advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved