Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
Para advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara bakal menemui pimpinan DPR RI di Jakarta, pada Selasa (27/2). Rencananya, mereka akan menyampaikan dukungan terhadap penggunaan Hak Angket DPR tentang Kecurangan Pemilu 2024.
“Kami juga akan menyampaikan penolakan terhadap presiden dan wakil presiden hasil pemilu curang,” tegas Petrus, Selasa (27/2).
Koordinator TPDI sekaligus Koordinator Perekat Nusantara Petrus Selestinus juga mengajukan tuntutan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Petrus menilai Jokowi pantas diturunkan dari jabatannya sebagai kepala negara karena berbagai aksinya yang melanggar aturan-aturan.
Baca juga : Hak Angket Diperlukan di tengah Merosotnya Kepercayaan Publik ke KPU dan Bawaslu
”Negeri kita tercinta Indonesia saat ini sesungguhnya tengah dipimpin oleh seorang presiden yang diduga melanggar hukum dan tidak lagi memenuhi syarat konstitusi sebagai presiden,” kata Petrus.
Jika DPR tidak menyatakan pendapat dan tidak memproses pemakzulan itu, Petrus mengemukakan setidaknya rakyat akan menggunakan kedaulatannya untuk memaksa Jokowi mundur dari jabatan presiden.
“Sebagaimana rakyat pernah berhasil menuntut Soeharto mundur dari jabatan presiden pada Mei 1998,” tandasnya. (Z-11)
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Yanto menegaskan bahwa reformulasi KUHAP merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan tantangan implementasi hukum acara pidana di era demokrasi dan perlindungan HAM.
PABLO Putra Benua dan istrinya merespons pelaporan yang dibuat oleh Badan Pimpinan Pusat (BPP) Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) ke Bareskrim terkait dugaan pemalsuan kepengurusan
Hak advokat mendampingi saksi sejak dalam tahap penyelidikan dan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya.
RUU KUHAP lebih progresif dan menjawab permasalahan acara pidana pada KUHAP lama atau yang berlaku saat ini.
Pakar Sebut RUU KUHAP Harus Hargai Nilai HAM
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved