TPN Ganjar-Mahfud : Hak Angket Difokuskan ke Dugaan Kecurangan Pemilu

JURU bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan materi hak angket DPR yang akan disiapkan lebih fokus ke dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu. Pengusutan kecurangan saat proses pemilu dinilai lebih tepat melalui hak angket daripada ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang kewenangannya terbatas.

"Banyak sekali yang tidak bisa dicover oleh MK, karena terkait pemilu, MK hanya lebih fokus terkait perselisihan suara atau angka," kata Chico kepada Media Indonesia, Minggu (25/2).

Menurutnya, hak angket bisa menyelesaikan permasalahan pemilu tidak hanya bicara soal perselisihan suara, tetapi pelanggaran pemilu secara keseluruhan baik dari sisi bisa ditelusuri dugaan adanya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, Kepala Daerah dan Kepala Desa dalam pemenangan salah satu peserta Pemilu.

Baca juga : Koalisi Perubahan Solid Dukung Angket

"Kita juga harus memastikan ada atau tidak pelanggaran konstitusi atau undang-undang oleh penyelenggara, pengawas atau Lembaga Peradilan Pemilu," kata Chico.

Menurutnya, dengan memanggil sejumlah pihak, bisa diungkap apakah ada pelanggaran prosedur, permainan uang dan intervensi kekuasaan. Misalnya, kata dia, dalam penetapan peserta Pemilu dan peserta Pilpres tanpa didasarkan kepada peraturan KPU.

Dia menambahkan, hak angket juga bisa menindaklanjuti dugaan keterlibatan Presiden dalam mengkondisikan lolosnya putusan MK yang melanggar konstitusi. Termasuk kampanye terselubung Kepala Negara dalam masa kampanye yang ditunjukkan adanya pertemuan dengan pimpinan partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diekspose dihadapan publik.

"Lalu kita telusuri adanya mal praktek realisasi anggaran Bansos yang ditarik diawal tahun, diluar kewajaran karena untuk tujuan mendapat penguatan dukungan politik kepada Presiden," kata dia. (Z-3)