Pelantikan AHY Disebut untuk Memperkuat Koalisi Jokowi

PENGAMAT politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN merupakan bagian dari kepentingan politik Presiden Jokowi. Pasalnya, koalisi pendukung Jokowi saat ini tidak begitu solid, sehingga Jokowi ingin kembali memperkuat koalisinya pasca Pilpres.

"Jadi kepentingan dilantiknya ini lebih pada kepentingan politik. Misalnya untuk memperkuat koalisi Pak Jokowi di pemerintahan saat ini," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (21/2).

Hendri menambahkan bahwa adanya wacana hak angket juga menjadi faktor penting bagi Jokowi untuk memperkuat koalisinya di parlemen.

Baca juga : Pesan Wapres untuk AHY yang Menjadi Menteri ATR: Jangan Ada Lagi Mafia Tanah

"Kan saat ini ada desas-desus atau usulan hak angket hasil pemilu, itu kan Pak Jokowi perlu memperkuat koalisinya. Karena satu-satunya partai yang ketumnya belum jadi menteri ya AHY, jadi harus diperkuat, diikat Pak Jokowi," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menyebut bergabungnya AHY ke kabinet Jokowi tidak terlepas dari peran Prabowo. Apalagi, sebelumnya Prabowo sempat bertemu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sangat mungkin peran Prabowo ini yang bisa membuat mas AHY jadi anggota kabinet Pak Jokowi sekaligus juga awalan buat AHY nanti bisa membantu Pak Prabowo di kabinet berikutnya bila nanti diumumkan secara resmi oleh KPU," kata dia.

Baca juga : 9 Tahun Oposisi, Demokrat Kini Jadi Bagian Pemerintah

Senada dengan Hendri, pengamat politik Prof Lili Romli juga menyebut pelantikan AHY hanya sekadar memperkuat koalisi Jokowi. Di sisi lain, juga sebagai persiapan untuk pemerintahan baru yang juga didukung Partai Demokrat.

"Ya itu bagian dari strategi untuk mengamankan kekuatan di parlemen dan juga sebagai bentuk kompensasi yang sudah mendukungnya. Dengan diangkatnya AHY sebagai menteri, Partai Demokrat sudah menjadi bagian dari koalisi Jokowi dan pemerintahannya. Diharapkan dengan itu transisi berjalan smooth, mulus dan lancar karena tambah kekuatan," terangnya.

Meski demikian, kata dia, Jokowi dan Prabowo dinilai akan mengajak partai lain untuk bergabung bersama pemerintahan yang baru. Hal itu bisa diketahui dengan adanya pertemuan Jokowi dan Surya Paloh beberapa waktu lalu.

"Menurut saya Prabowo dan Jokowi juga akan tetap merayu partai-partai lainnya karena tidak cukup dengan jumlah partai yang ada. Jika partai lain bergabung, seperti NasDem dan PKB, kekuatanya menjadi lebih besar," ucapnya.

"Saya berharap parpol lain tidak bergabung agar kekuatan oposisi di parlemen kuat, ada kekuatan penyeimbang. Ini juga terkait dengan kelangsungan demokrasi yang sudah mengalami kemunduran agar kembali maju dan berkembang," tandasnya.(Z-8)