Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati mengatakan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang diperintahkan oleh Bawaslu lebih banyak disebabkan kesalahan teknis di lapangan.
Namun, tidak menutup kemungkinan, PSU dilakukan juga disebabkan adanya indikasi kecurangan di beberapa tempat pemungutan suara.
“Kalau terkait dengan pencoblosan di beberapa daerah hal ini menunjukkan ada kendala teknis ataupun juga karena ada potensi kecurangan. Tapi di hari H itu, biasanya masalah yang terjadi terkait dengan hal-hal yang teknis,” kata Khoirunnisa kepada Media Indonesia, Rabu (21/2).
Baca juga : Pemungutan Suara Ulang 6 TPS di Lampung Berlangsung Aman dan Kondusif
Khoirunnisa mengatakan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu perlu dijelaskan dalam beberapa kategori. Sehingga untuk menilai apakah PSU di ratusan daerah di Indonesia disebabkan adanya indikasi kecurangan yang sistematis juga perlu ditelaah lebih lanjut.
“Terstruktur itu juga melibatkan perangkat pemerintahan, desa, aparat, birokrasi, dan lain-lain. Sistematis jika kecurangan tersebut sudah direncanakan sejak awal dan direncanakan dengan matang. Dan masif jika sebaran kecurangan tersebut dilakukan di hampir seluruh wilayah,”
“Kalaupun terjadi kecurangan dan menyebabkan PSU, jumlahnya mungkin tidak terlalu signifikan. Karena jumlahnya tidak banyak. Bicara soal kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, perlu juga melihat proses-proses yang terjadi sebelum hari H,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Para personel ini kemudian dibagi menjadi dua Tim untuk melaksanakan patroli diberbagai titik yang ada di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
Pemerintah memastikan bahwa logistik dan administrasi sudah aman.
POLDA Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan kesiapan dalam menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada tahun 2024, di Kabupaten Barito Utara berjalan aman, nyaman dan kondusif.
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan anggaran untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua 2024 belum sepenuhnya cair.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Daerah yang menggelar PSU besok adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved