Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan kasus kematian petugas penyelenggara pemilihan umum (pemilu) berjumlah 84 orang dengan laporan yang didapatkan dari laporan dan Bawaslu.
"KPU angkanya 71 untuk yang tanggal 14-18 Februari. Sementara Bawaslu ada tambahan 13 orang. Jadi totalnya ada 84 orang yang meninggal sampai sekarang," kata Budi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Senin (19/2).
Angka tersebut menurun menjadi 16 persen dari pemilu yang sebelumnya 2019 yang angkanya di atas 500 petugas. Pemerintah melakukan perbaikan agar pada pemilu selanjutnya tidak menelan korban bagi petugas pemilu maupun petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Baca juga : NasDem Setuju Desain Ulang Pemilu Serentak
Kemenkes menyebut skrining sudah dilakukan kepada 6,8 juta orang dengan hasil 6,4 juta orang dinyatakan sehat dan 400 ribu orang berisiko tinggi hipertensi dan jantung.
"Risiko tingginya itu paling banyak hipertensi. Banyak sekali masyarakat Indonesia hipertensi jadi makannya tolong diatur, jangan banyak-banyak garam, gula, lemak itu mesti diatur. Rokoknya juga kalau bisa dikurangi karena itu hipertensi. Paling tinggi hipertensi," ujar dia.
Kemudian yang kedua adalah komorbid jantung menjadi faktor kedua terbesar. Budi menyayangkan setelah terpetakan calon petugas pemilu yang tidak sehat masih bisa lolos karena terlanjur mendaftar.
Baca juga : Anggota KPPS dan Bawaslu Alami Kecelakaan saat Bawa Logistik Pemilu
"Sudah diskrining dan sudah ketahuan mana yang sehat serta mana yang enggak sehat cuman udah keburu kedaftar," pungkasnya. (Z-8)
Heri memberikan contoh pada kasus seperti Parigi Moutong, sebagai calon bupati dengan status mantan narapidana.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 28 petugas meninggal saat Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.
ANGGOTA KPU DKI Jakarta Doddy Wijaya menegaskan pihaknya tak menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 28, Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur
KASUS pencoblosan 19 surat suara di TPS 28, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, oleh ketua KPPS diusut lewat dugaan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu.
Lebih lanjut, Rahmat menambahkan bahwa sebanyak 30 orang pengawas mengalami sakit berat, 30 orang sakit ringan, 26 orang luka berat, dan 43 orang luka ringan.
Ketua KPPS diduga mengarahkan pemilih untuk mencoblos salah satu paslon. Kemudian, ditemukannya kotak suara yang tidak bersegel saat pleno di Kecamatan Bathin II Babeko.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved