Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
TIM Hukum Nasional (THN) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) bakal mengusut nomor telepon WhatsApp pengaduan terkait kecurangan pemilihan umum (pemilu) yang terblokir.
"Ini kami lagi usut," kata Ketua THN Timnas AMIN Ari Yusuf Amir, Jumat (16/2).
Dia menegaskan kubu AMIN tak takut dengan upaya-upaya tersebut dan akan melawan. THN Timnas AMIN juga terus bekerja profesional.
Baca juga : Timnas AMIN Siap Lawan Kecurangan Pemilu, Diyakini Terjadi Secara TSM
"Kami tidak takut dan akan kami lawan. Semua tim hukum di pusat maupun daerah tetap bekerja dengan semangat dan optimistis," ucap Ari.
Ari mengatakan laporan terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang sampai ke kubu AMIN mencapai ratusan ribu. Bahkan, ia klaim laporan yang belum diklasifikasikan awalnya mencapai jutaan laporan.
Menurut Ari, soal pemblokiran nomor pengaduan itu terjadi karena THN Timnas AMIN tengah gencar menampung laporan kecurangan.
Baca juga : Timnas Amin Nilai Kecurangan Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif
"Karena saat ini tim hukum sebagai garda terdepan untuk halau kecurangan, bisa saja ada pihak-pihak yang ingin menggangu," ucap Ari.
WhatsApp pengaduan THN Timnas AMIN dengan nomor 081242424319 diblokir. Hal ini diumumkan melalui akun Instagram @timhukum.amin pada Kamis, 15 Februari 2024.
"Mohon maaf hingga malam ini pukul 22.19 WIB nomor aduan THN AMIN 081-242424-319 tidak bisa digunakan. Untuk sementara waktu, nomor aduan kami alihkan 0877-6506-4098," tulis @timhukum.amin. (Z-3)
Pengaduan soal pungli dapat disampaikan melalui kotak aduan yang tersedia di setiap blok hunian atau secara daring melalui WhatsApp di nomor 0812-1351-5837, serta melalui Aplikasi LATUCIP GO.
Pengaduan dapat langsung melakukannya melalui aplikasi WhatsApp dengan menghubungi nomor 0855 5555 4141. Kontak itu disebut aktif selama 24 jam.
Sebagian besar penyelenggara Pemilu yang diberhentikan terkait dengan ketidaknetralan yang terjadi pada masa kampanye, pemungutan suara sampai penetapan hasil.
'Lapor Mas Wapres' juga membuka pengaduan melalui nomor WhatsApp. Masyarakat dapat mengirimkan aduannya di nomor 081117042207.
Komnas HAM memaparkan perkembangan terbaru terkait pelaporan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang ditangani secara real time selama 2024. Konflik agraria
Badan Aspirasi tersebut bukan hanya untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, melainkan juga menampung semua bentuk aspirasi masyarakat.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved