Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TIM Hukum Nasional (THN) Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Timnas AMIN) menilai kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kondisi ini membuat suara Anies-Muhaimin tergerus.
"Kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, itu terjadi di seluruh Indonesia," kata juru bicara (Jubir) Timnas AMIN Muhammad Ramli Rahim saat dihubungi, Kamis, 15 Februari 2024.
Ramli mengatakan semua data yang diterima kubu AMIN akan direkap. Data itu akan jadi modal untuk mengajukan permohonan sengketa pemilu.
Baca juga : IHSG Terus Meroket seiring Optimisme PascaPemilu
"Nanti semuanya akan direkap oleh THN Timnas AMIN dan diajukan sesuai proses hukum yang tersedia," ucap Ramli.
Salah satu yang disorot yakni perolehan suara di Jawa Timur yang belum memuaskan. Dia menilai kondisi tersebut juga dipengaruhi adanya kecurangan secara TSM.
"Iya (TSM), tapi ini juga kan belum hasil akhir. Data yang masuk masih sangat kecil," ujar Ramli.
Baca juga : Surya Paloh soal Hitung Cepat: Kita Tunggu Hasil Resmi KPU
(Z-9)
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved