Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
TIM Hukum Nasional (THN) Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Timnas AMIN) menilai kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kondisi ini membuat suara Anies-Muhaimin tergerus.
"Kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, itu terjadi di seluruh Indonesia," kata juru bicara (Jubir) Timnas AMIN Muhammad Ramli Rahim saat dihubungi, Kamis, 15 Februari 2024.
Ramli mengatakan semua data yang diterima kubu AMIN akan direkap. Data itu akan jadi modal untuk mengajukan permohonan sengketa pemilu.
Baca juga : IHSG Terus Meroket seiring Optimisme PascaPemilu
"Nanti semuanya akan direkap oleh THN Timnas AMIN dan diajukan sesuai proses hukum yang tersedia," ucap Ramli.
Salah satu yang disorot yakni perolehan suara di Jawa Timur yang belum memuaskan. Dia menilai kondisi tersebut juga dipengaruhi adanya kecurangan secara TSM.
"Iya (TSM), tapi ini juga kan belum hasil akhir. Data yang masuk masih sangat kecil," ujar Ramli.
Baca juga : Surya Paloh soal Hitung Cepat: Kita Tunggu Hasil Resmi KPU
(Z-9)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved