Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ECONOMIST Intelligence Unit (EIU) merilis Indeks Demokrasi seperti tahun-tahun sebelumnya sejak 2006. Dalam rilis teranyarnya, Kamis (15/2), EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2023 Indonesia sebesar 6,53. Angka tersebut turun dari 2022 yang kala itu sebesar 6,71.
Penurunan skor itu sejalan dengan penurunan peringkat Indonesia. Jika tahun lalu berada di peringkat 54, tahun ini Indonesia menempati posisi 56 dari 167 negara. Dengan skor dan peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy atau demokrasi cacat.
Setidaknya, ada lima indikator yang menyusun penilaian Indeks Demokrasi 2023. Indikator dengan skor tertinggi yang diperoleh Indonesia adalah proses pemilu dan pluralisme Indonesia, yaitu 7,92. Adapun indikator lainnya adalah fungsi pemerintahan (7,86), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,29), dan budaya politik (4,38).
Baca juga : Khatib Salat Jumat Diminta Serukan Pemilu Damai
Dari kelima indikator penyusun Indeks Demokrasi, penurunan yang dialami Indonesia hanya terjadi pada kebebasan sipil, sedangkan empat lainnya masih sama dengan tahun sebelumnya. EIU mencatat skor indikator kebebasan sipil Indonesia pada indeks tahun lalu sebesar 6,18.
EIU sendiri merilis Indeks Demokrasi 2023 dengan tajuk Age of Conflict. Itu didasarkan atas kecenderungan negara-negara demokrasi yang tak bertaji mencegah pecahnya peperangan di seluruh dunia, seperti di Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Di sisi lain, negara-negara demokrasi juga dinilai tidak cakap mengatasi konflik dalam negeri.
Terkait Indonesia secara khusus, EIU menyoroti penyelenggaraan Pemilu 2024. Bersama tujuh negara dengan populasi terbanyak, yakni Bangladesh, Brazil, India, Meksiko, Pakistan, Rusia, dan Amerika Serikat, Indonesia juga menyelenggarakan pemilu pada 2024.
Baca juga : Oligarki Adalah, Pengertian, Tipe, Ciri, dan Contoh
"Dari setengah dari negara-negara tersebut, pemilu tidak digelar secara bebas, adil, serta tak memenuhi banyak prasyarat lain dalam demokrasi, seperti nihilnya kebebasan berpendapat maupun berserikat," demikian bunyi laporan EIU.
Meski membuka kemungkinan terjadinya perubahan, EIU memprediksi pertahana atau calon yang digadang-gadang dapat menyukseskan pertahana bakal memenangi pemilu di negara-negara demokrasi cacat seperti Amerika Serikat, Brazil, India, dan Indonesia.
Bahkan, EIU menilai ketidakpastian mengenai hasil pemilu di Brazil, India, maupun Indonesia cenderung kecil. Sebab, pertahana kemungkinan besar bakal mempertahankan kekuasaan. Khusus di Indonesia, EIU memprediksi PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang pemilu legislatif dan pilpres.
Baca juga : Demokrasi Indonesia Jadi Rujukan Dunia jika Pemilu Berjalan Baik
"Dan Presiden Joko Widodo yang mengakhiri masa jabatannya akan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemerintahan berikutnya," kata laporan EIU. (Z-11)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Kunjungan Didit Prabowo ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat Hari Raya Idul Fitri 2025, Senin (31/3), merupakan potret dari politik silaturahmi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved