Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ECONOMIST Intelligence Unit (EIU) merilis Indeks Demokrasi seperti tahun-tahun sebelumnya sejak 2006. Dalam rilis teranyarnya, Kamis (15/2), EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2023 Indonesia sebesar 6,53. Angka tersebut turun dari 2022 yang kala itu sebesar 6,71.
Penurunan skor itu sejalan dengan penurunan peringkat Indonesia. Jika tahun lalu berada di peringkat 54, tahun ini Indonesia menempati posisi 56 dari 167 negara. Dengan skor dan peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy atau demokrasi cacat.
Setidaknya, ada lima indikator yang menyusun penilaian Indeks Demokrasi 2023. Indikator dengan skor tertinggi yang diperoleh Indonesia adalah proses pemilu dan pluralisme Indonesia, yaitu 7,92. Adapun indikator lainnya adalah fungsi pemerintahan (7,86), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,29), dan budaya politik (4,38).
Baca juga : Khatib Salat Jumat Diminta Serukan Pemilu Damai
Dari kelima indikator penyusun Indeks Demokrasi, penurunan yang dialami Indonesia hanya terjadi pada kebebasan sipil, sedangkan empat lainnya masih sama dengan tahun sebelumnya. EIU mencatat skor indikator kebebasan sipil Indonesia pada indeks tahun lalu sebesar 6,18.
EIU sendiri merilis Indeks Demokrasi 2023 dengan tajuk Age of Conflict. Itu didasarkan atas kecenderungan negara-negara demokrasi yang tak bertaji mencegah pecahnya peperangan di seluruh dunia, seperti di Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Di sisi lain, negara-negara demokrasi juga dinilai tidak cakap mengatasi konflik dalam negeri.
Terkait Indonesia secara khusus, EIU menyoroti penyelenggaraan Pemilu 2024. Bersama tujuh negara dengan populasi terbanyak, yakni Bangladesh, Brazil, India, Meksiko, Pakistan, Rusia, dan Amerika Serikat, Indonesia juga menyelenggarakan pemilu pada 2024.
Baca juga : Oligarki Adalah, Pengertian, Tipe, Ciri, dan Contoh
"Dari setengah dari negara-negara tersebut, pemilu tidak digelar secara bebas, adil, serta tak memenuhi banyak prasyarat lain dalam demokrasi, seperti nihilnya kebebasan berpendapat maupun berserikat," demikian bunyi laporan EIU.
Meski membuka kemungkinan terjadinya perubahan, EIU memprediksi pertahana atau calon yang digadang-gadang dapat menyukseskan pertahana bakal memenangi pemilu di negara-negara demokrasi cacat seperti Amerika Serikat, Brazil, India, dan Indonesia.
Bahkan, EIU menilai ketidakpastian mengenai hasil pemilu di Brazil, India, maupun Indonesia cenderung kecil. Sebab, pertahana kemungkinan besar bakal mempertahankan kekuasaan. Khusus di Indonesia, EIU memprediksi PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang pemilu legislatif dan pilpres.
Baca juga : Demokrasi Indonesia Jadi Rujukan Dunia jika Pemilu Berjalan Baik
"Dan Presiden Joko Widodo yang mengakhiri masa jabatannya akan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemerintahan berikutnya," kata laporan EIU. (Z-11)
Simulasi pengamanan ini dilakukan untuk menguji dan melatih kesiapan jajaran personel TNI dari Kodam III Siliwangi
Wartawan memiliki peran penting terutama untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) damai 2024. K
Bawaslu meminta jajaran Panwaslu tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan segera berkoordinasi dan memonitoring pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
Semua ASN di lingkungan pemerintahan harus bersikap netral dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Untuk rekrutmen KPPS Pemilu ada sejumlah persyaratan baru. Salah satunya usia pendaftar dibatasi mulai dari 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku
dampak positif globalisasi terhadap berbagai aspek, mulai dari politik hingga hiburan yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat
Indonesia sedang mengalami krisis legitimasi karena lembaga-lembaga demokrasi dikendalikan oleh kepentingan dinasti
Idealnya kampus memang harus hadir menyikapi gejolak politik menjelang Pemilu 2024
Dinamika politik yang begitu cepat dan kompleks, perlu dihadapi realitas bahwa identitas politik Generasi Z tidaklah homogen.
Ayep Zaki ingin membawa tanah kelahirannya, Sukabumi, Jawa Barat, bangkit menjadi daerah nomor satu di Indonesia.
Sepanjang 2020, jagat Tanah Air tak luput dari hiruk pikuk politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved