Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ECONOMIST Intelligence Unit (EIU) merilis Indeks Demokrasi seperti tahun-tahun sebelumnya sejak 2006. Dalam rilis teranyarnya, Kamis (15/2), EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2023 Indonesia sebesar 6,53. Angka tersebut turun dari 2022 yang kala itu sebesar 6,71.
Penurunan skor itu sejalan dengan penurunan peringkat Indonesia. Jika tahun lalu berada di peringkat 54, tahun ini Indonesia menempati posisi 56 dari 167 negara. Dengan skor dan peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy atau demokrasi cacat.
Setidaknya, ada lima indikator yang menyusun penilaian Indeks Demokrasi 2023. Indikator dengan skor tertinggi yang diperoleh Indonesia adalah proses pemilu dan pluralisme Indonesia, yaitu 7,92. Adapun indikator lainnya adalah fungsi pemerintahan (7,86), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,29), dan budaya politik (4,38).
Baca juga : Khatib Salat Jumat Diminta Serukan Pemilu Damai
Dari kelima indikator penyusun Indeks Demokrasi, penurunan yang dialami Indonesia hanya terjadi pada kebebasan sipil, sedangkan empat lainnya masih sama dengan tahun sebelumnya. EIU mencatat skor indikator kebebasan sipil Indonesia pada indeks tahun lalu sebesar 6,18.
EIU sendiri merilis Indeks Demokrasi 2023 dengan tajuk Age of Conflict. Itu didasarkan atas kecenderungan negara-negara demokrasi yang tak bertaji mencegah pecahnya peperangan di seluruh dunia, seperti di Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Di sisi lain, negara-negara demokrasi juga dinilai tidak cakap mengatasi konflik dalam negeri.
Terkait Indonesia secara khusus, EIU menyoroti penyelenggaraan Pemilu 2024. Bersama tujuh negara dengan populasi terbanyak, yakni Bangladesh, Brazil, India, Meksiko, Pakistan, Rusia, dan Amerika Serikat, Indonesia juga menyelenggarakan pemilu pada 2024.
Baca juga : Oligarki Adalah, Pengertian, Tipe, Ciri, dan Contoh
"Dari setengah dari negara-negara tersebut, pemilu tidak digelar secara bebas, adil, serta tak memenuhi banyak prasyarat lain dalam demokrasi, seperti nihilnya kebebasan berpendapat maupun berserikat," demikian bunyi laporan EIU.
Meski membuka kemungkinan terjadinya perubahan, EIU memprediksi pertahana atau calon yang digadang-gadang dapat menyukseskan pertahana bakal memenangi pemilu di negara-negara demokrasi cacat seperti Amerika Serikat, Brazil, India, dan Indonesia.
Bahkan, EIU menilai ketidakpastian mengenai hasil pemilu di Brazil, India, maupun Indonesia cenderung kecil. Sebab, pertahana kemungkinan besar bakal mempertahankan kekuasaan. Khusus di Indonesia, EIU memprediksi PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang pemilu legislatif dan pilpres.
Baca juga : Demokrasi Indonesia Jadi Rujukan Dunia jika Pemilu Berjalan Baik
"Dan Presiden Joko Widodo yang mengakhiri masa jabatannya akan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemerintahan berikutnya," kata laporan EIU. (Z-11)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Babak baru dimulai pada 1 Agustus 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Ongen sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
MEDIA digital, terkhusus platform Twitter atau X, telah menjadi arena utama pertarungan wacana politik mengenai Papua dalam dua pemilu terakhir.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Dalam psikologi, strategi politik wajah ganda dikenal sebagai reverse psychology.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved