Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau kepada khatib salat Jumat agar menyampaikan pesan damai pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serta ajakan menghargai perbedaan pilihan politik.
Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag kepada para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi yang juga Kepala Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) tingkat provinsi dan Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota yang juga Kepala BKM Kabupaten/Kota untuk menjaga kondusifitas umat dan sakralitas masjid di wilayahnya, dengan mencegah aktivitas politik praktis di masjid.
Surat itu juga disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang juga Ketua BKM Kecamatan, serta para Ketua BKM kelurahan/desa dan Ketua Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).
Baca juga : Demokrasi Indonesia Jadi Rujukan Dunia jika Pemilu Berjalan Baik
"Pelaksanaan pemilu semakin dekat. Kami mengimbau Khatib Jumat untuk menyampaikan pesan pentingnya menyukseskan pemilu yang damai, menguatkan persaudaraan dan kerukukan, serta mendorong umat untuk menggunakan hak suara secara bertanggung jawab, dan menghargai perbedaan pilihan politik," kata Gus Yaqut sapaan akrabnya, Jumat (9/2).
"Pengurus BKM dari pusat hingga desa juga diimbau agar masjid tidak digunakan sebagai tempat kampanye politik praktis dengan mendukung partai atau paslon tertentu," sambungnya.
Dalam penyelenggaraan khutbah Jumat, para pengurus dan pengelola masjid serta penceramah diminta untuk memedomani dan menyosialisasikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan. Materi ceramah agama bersifat mendidik, mencerahkan, dan konstruktif; meningkatkan keimanan dan ketakwaaan; menjaga keutuhan bangsa dan negara; tidak mempertetantangkan RAS; tidak menghina dan melecehkan; tidak menghasut; serta tidak bermuatan kampanye politik praktis.
Baca juga : Tebang Pilih Penegakan Hukum Merusak Demokrasi
"Demikian juga kepada para tokoh berbagai agama, saya imbau agar bisa menyampaikan pesan yang sama kepada umat masing-masing dalam setiap kesempatan peribadatan dan perjumpaan," ujar dia.
Ia menekankan bahwa pemilu adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali. Layaknya sebuah pesta, proses ini diharapkan bisa dijalankan dengan penuh riang gembira.
"Perbedaan dalam pilihan politik adalah hal wajar dan setiap orang harus menghargainya. Terlalu mahal jika beda pilihan politik sampai merusak persaudaraan. Rumah ibadah kami harap mengambil peran dalam penguatan kohesi dan kerukunan di tengah keragaman umat, termasuk keragaman pilihan politik," ucapnya.
Baca juga : Pemilu 2024 Tak Hanya Peristiwa Politik, Tapi Jadi Ajang Demokrasi Berkualitas
Hiruk pikuk pemilu diharapkan segera kembali normal setelah warga bangsa gunakan hak suaranya. Semua kembali pada kehidupan masing-masing, bekerja sesuai tugasnya, sembari memantau proses penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Z-6)
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan amanah dalam Islam berarti tanggung jawab atau kepercayaan yang harus dijaga dan dipenuhi oleh seseorang.
Tahun ini, malam nisfu Syaʼban akan jatuh pada Kamis malam Jumat, 13 Februari 2025. Karenanya, khatib perlu mencerahkan jemaah salat Jumat dengan khutbah mengenai keutamaan nisfu Sya'ban.
KEPALA Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora BRIN Prof. Ahmad Najib Burhani, Ph.D akan menjadi Khatib Salat Idul Fitri 1445 H di Masjid Nursiah Daud Paloh
Bagi para khatib salat Idul Fitri yang masih mencari bahan yang tepat untuk dibawakan, mungkin ini salah satu yang dapat dipertimbangkan. Berikut salah satu contoh khutbah salat Idul Fitri.
Artikel ini menyampaikan bahan khutbah Jumat dari Rabithah Alawiyah Kota Malang. Temanya yaitu Sebab Kehancuran Suatu Umat yang ditulis Ali Akbar bin Muhammad bin Aqil.
Berikut penjelasan tentang membersihkan hati menyambut Ramadan yang layak khatib sampaikan dalam khutbah Jumat kali ini sebagaimana dilansir dari NU Online.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved