Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) akan membongkar kecurangan Pemilu 2024. Berbagai laporan terkait dugaan kecurangan dalam pilpres tengah dikumpulkan.
"Saya dijanjikan tim hukum nasional kita untuk segera membongkar semua bentuk-bentuk kecurangan itu," kata Cak Imin di kediamannya, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (14/2) malam.
Cak Imin yakin makin kuat memperjuangkan kebenaran dengan bermodalkan data yang dimiliki tim hukum. Ia berharap data tersebut berguna untuk mengamankan suara sah.
Baca juga : Kubu Anies dan Muhaimin Soroti Berbagai Pelanggaran Serius Pilpres
Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Timnas Amin Ari Yusuf Amir menyoroti banyaknya pelanggaran, kecurangan, maupun persoalan terkait pemungutan dan penghitungan suara di hari pencoblosan. Persoalan tersebut antara lain banyak temuan surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon nomor urut 2 serta banyaknya warga yang kehilangan hak suara.
“Kami telah mencatat semua temuan-temuan di lapangan. Sampai saat ini juga call center kami tak henti-hentinya mendapatkan laporan terjadinya kecurangan-kecurangan,” kata Ari melalui keterangan tertulis. (Z-11)
Baca juga : Hasil Penghitungan Suara Sementara TPS Anies Baswedan, AMIN Menang Telak
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved