Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) akan membongkar kecurangan Pemilu 2024. Berbagai laporan terkait dugaan kecurangan dalam pilpres tengah dikumpulkan.
"Saya dijanjikan tim hukum nasional kita untuk segera membongkar semua bentuk-bentuk kecurangan itu," kata Cak Imin di kediamannya, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (14/2) malam.
Cak Imin yakin makin kuat memperjuangkan kebenaran dengan bermodalkan data yang dimiliki tim hukum. Ia berharap data tersebut berguna untuk mengamankan suara sah.
Baca juga : Kubu Anies dan Muhaimin Soroti Berbagai Pelanggaran Serius Pilpres
Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Timnas Amin Ari Yusuf Amir menyoroti banyaknya pelanggaran, kecurangan, maupun persoalan terkait pemungutan dan penghitungan suara di hari pencoblosan. Persoalan tersebut antara lain banyak temuan surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon nomor urut 2 serta banyaknya warga yang kehilangan hak suara.
“Kami telah mencatat semua temuan-temuan di lapangan. Sampai saat ini juga call center kami tak henti-hentinya mendapatkan laporan terjadinya kecurangan-kecurangan,” kata Ari melalui keterangan tertulis. (Z-11)
Baca juga : Hasil Penghitungan Suara Sementara TPS Anies Baswedan, AMIN Menang Telak
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved