Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat saling menghormati pilihan masing-masing. Sikap tersebut harus dijunjung tinggi demi menciptakan demokrasi yang sehat.
"Hormati pilihan masing-masing. Kita jaga demokrasi ya," kata Sri Mulyani usai memberikan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 73 Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2).
Dia berharap, siapapun presiden adn wakil presiden yang nanti terpilih, mereka bisa menjaga amanat yang diperoleh dari rakyat, dan menjaga perekonomian nasional.
Baca juga : KPI Ingatkan Lembaga Penyiaran Jaga Netralitas saat Pemilu
"Itu adalah suatu tugas dan kewajiban," ucapnya.
Perempuan yang akrab disapa Ani itu menyebut pemilu sebagai ujian bagi sistem demokrasi di Tanah Air. Bila sistem dan proses demokrasi dilaksanakan dengan baik, itu akan menghadirkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada terjaganya perekonomian nasional.
“Pokoknya ini kepercayaan rakyat. Kalau sistem bagus, proses bagus, masyarakat percaya, insya Allah hasilnya akan baik, ekonominya juga baik,” tutur Ani.
Baca juga : Jokowi: Semoga Pemilu Berlangsung Jujur dan Adil
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menkeu Sri Mulyani melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved