Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat saling menghormati pilihan masing-masing. Sikap tersebut harus dijunjung tinggi demi menciptakan demokrasi yang sehat.
"Hormati pilihan masing-masing. Kita jaga demokrasi ya," kata Sri Mulyani usai memberikan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 73 Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2).
Dia berharap, siapapun presiden adn wakil presiden yang nanti terpilih, mereka bisa menjaga amanat yang diperoleh dari rakyat, dan menjaga perekonomian nasional.
Baca juga : KPI Ingatkan Lembaga Penyiaran Jaga Netralitas saat Pemilu
"Itu adalah suatu tugas dan kewajiban," ucapnya.
Perempuan yang akrab disapa Ani itu menyebut pemilu sebagai ujian bagi sistem demokrasi di Tanah Air. Bila sistem dan proses demokrasi dilaksanakan dengan baik, itu akan menghadirkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada terjaganya perekonomian nasional.
“Pokoknya ini kepercayaan rakyat. Kalau sistem bagus, proses bagus, masyarakat percaya, insya Allah hasilnya akan baik, ekonominya juga baik,” tutur Ani.
Baca juga : Jokowi: Semoga Pemilu Berlangsung Jujur dan Adil
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved