Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas memberi pesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak berbuat curang dalam Pemilu 2024, terutama pada proses pemungutan dan penghitungan suara.
Anwar mengatakan KPU merupakan lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menjalankan tugas sebagai pihak yang menangani proses pemilu. Oleh karena itu, KPU harus bisa menjaga amanat tersebut dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
"Kepada saudara-saudara yang ada di KPU dan kepada aparat yang mendukungnya jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak patut, tidak wajar dan tidak terpuji. Sudah pasti orang-orang dan para pihak yang terlibat dalam praktik kecurangan nanti di hari akhir akan menjadi orang yang merugi," pesan Anwar dalam keterangan resmi, Rabu (14/2).
Baca juga : Jokowi Ajak Masyarakat Tunggu Hasil Penghitungan Suara KPU
Dia juga menyampaikan barang siapa yang melakukan tindak kecurangan di dalam menakar dan menimbang serta menghitung segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan muamalah (hubungan antar sesama), tindakan itu akan diganjar dosa besar.
"Salah satu dosa besar, karena mereka selain telah berkhianat kepada dirinya juga telah berkhianat kepada Allah dan kepada orang lain," ucapnya.
"Jangan sampai menjual akhirat kita untuk kepentingan dunia ini. Itu prinsip bagi orang yang beragama." (Z-11)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
RUU “One Big Beautiful Bill” yang jadi andalan agenda domestik Donald Trump terancam gagal disahkan di DPR AS setelah ditentang sebagian anggota Partai Republik.
Menurut Hadar, KPU dari tingkat pusat bisa melakukan evaluasi secara internal mengenai PSU yang terjadi di 24 daerah.
Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada KPU, KPUD, Bawaslu, dan semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik dan aman.
PASANGAN Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mimika nomor urut 2 Maximus Tipagau - Peggi Patrisia Pattipi (MP3) menggelar konferensi pers tentang hasil perolehan suara sementara Pilkada
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved