Pakar Hukum Tata Negara Tepis Tudingan Film Dirty Vote Berpihak ke Salah Satu Paslon

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menepis tudingan film dokumenter Dirty Vote dibuat untuk memihak ke salah satu calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024. Dia menegaskan ketiga narasumber dalam film ini bukanlah kader partai dan tidak mendukung salah satu pihak.

"Sejauh ini kami tidak berpartai secara formil. Tidak mungkin kami berpartai, kami PNS,” ujar Feri dalam acara nonton bareng Film Dirty Vote dan Diskusi Kecurangan Pemilu yang digelar Departemen Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalu daring, Selasa (13/2).

Sementara itu, Zainal Arifin Mochtar, ahli tata negara yang menjadi narasumber di film itu menambahkan, narasi film itu untuk mengkritik soal penyalahgunaan kekuasaan Presiden Joko Widodo di Pemilu 2024.

"Kita tembakan soal kekuasaan yang digunakan secara serampangan oleh Presiden Jokowi. Cuma kemudian tembakan kami itu ada paslon yang dekat dengan dia (Jokowi), ya dia kena banyak. Sesederhana itu logikanya," kata Uceng sapaan karib Zainal.

Jika ada yang mengatakan Dirty Vote tidak berimbang, Uceng menilai hal itu lantaran salah satu paslon tersebut dirasa paling dekat dengan Jokowi, dibandingkan lainnya. "Kalau dikatakan tidak berimbang, karena memang paslon itu yang paling mepet, yang dihajar kan itu," kata Uceng.

Dia menambahkan, sasaran lainnya di film itu ialah para politisi. Uceng mendorong para politisi konsisten untuk kritis, tidak hanya saat menjelang Pemilu. "Ketika Pemilu selesai, jika mereka kalah, mereka sama-sama rakyat jadi oposisi, jangan rakyat didorong kena getah, lalu yang memakan nangkanya," kata dia. (Z-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi