Pemerintah Minta Layanan Kesehatan Siap Siaga Antisipasi Korban saat Pemilu

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya kesiapan pelayanan kesehatan bagi petugas pemilu. Menurutnya semua pihak perlu mengantisipasi adanya korban. Pada pemilu 2019, petugas pemilu dilaporkan mengalami sakit bahkan meninggal akibat kelelahan. Pemilu 2024 akan dilaksanakan Rabu (14/2).

“Jangan semua unsur yang menangani persoalan ini tidak aware, jangan karena keteledoran nantinya memunculkan korban yang besar,” tegas Moeldoko saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (12/2).

KSP mendorong semua unsur untuk memaksimalkan sistem “Lapor Cepat Temu Tepat” yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem tersebut diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau call center 119.

Baca juga : Penundaan Pilkada 2024, Moeldoko: Ketua Bawaslu Hanya Curhat

“Mekanisme kecepatan pelaporan dan ketepatan penindakan ini juga penting untuk diperkuat,” imbuhnya.

Pemerintah, ujarnya, telah membentuk tim monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan layanan skrining (penapisan) riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan pilkada 2024. Tim itu terdiri dari 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang.

Moeldoko menyebut saat ini sudah ada 2,5 juta lebih petugas Pemilu yang melakukan skrining kesehatan secara daring. Dari jumlah tersebut, 240 ribu lebih atau 9,59% petugas memiliki risiko penyakit, dan 2,1 juta lebih atau 84,68% merupakan peserta aktif JKN.

Baca juga : Pemerintah Tetap Laksanakan Pilkada 2024 Sesuai Jadwal

“Dari data ini kita bisa mendapatkan pemetaan risiko kesehatan yang cukup baik. Ini tidak terlepas adanya kerja keras Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah telah mengaktifkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Di mana ada 15 ribu klinik, 10 ribu Puskesmas, tiga ribu Rumah Sakit, dan 13 ribu tenaga kesehatan Cadangan yang disiapsiagakan untuk memberikan layanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat.

“Ini fondasi yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa negara secara serius dan sungguh-sungguh memperhatikan risiko kesehatan bagi petugas Pemilu,” katanya. (Z-5)