Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
AKTIVIS Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Rakyat Demokratis (PRD) Petrus Hariyanto menyebut ia dan beberapa korban dan keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa 1998 tertipu kata-kata manis Presiden Joko Widodo yang berjanji ingin menuntaskan persoalan HAM di Indonesia.
Lebih ironisnya, kata Petrus, Jokowi justru saat ini mendukung Prabowo Subianto yang dituduh sebagai pelaku penculikan aktivis.
"Kami adalah orang yang dulu terpesona oleh kata-kata manis Jokowi, janji-janji Jokowi dan cara pendekatan Jokowi kepada kami. Sehingga kami larut dalam pesona itu, dan menjadi bagian dari pendukungnya," kata Petrus di acara Malam Tirakatan untuk Kejujuran dan Keadilan yang digelar Komunitas Utan Kayu, Jakarta, Senin (12/2).
Baca juga : Pegiat HAM Yogyakarta Kirim Kaca Pembesar untuk Jokowi, Pratikno, dan Ari Dwipayana
Saat itu, kata dia, Jokowi mengaku akan membentuk tim untuk menuntaskan persoalan HAM. Petrus melihat ada harapan saat Jokowi terpilih menjadi presiden. Kendati demikian, hal itu belum diselesaikan pemerintahan Jokowi.
"Yang lebih membuat kami geram, dia mendukung Prabowo Subianto yang oleh keputusan Dewan Kehormatan Perwira tegas menyatakan pelaku penculikan aktivis. Jokowi telah mendukung pelanggar HAM," kata dia.
"Lebih jauh lagi, Jokowi ingin melanjutkan kekuasaannya melalui keluarganya," lanjut dia.
Baca juga : Kontras: Peradilan Kasus HAM oleh Jokowi Jauh dari Harapan
Malam Tirakatan untuk Kejujuran dan Keadilan dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis untuk menyuarakan keprihatinan atas kondisi demokrasi di Indonesia. (Z-5)
UNIVERSITAS Erasmus Rotterdam (EUR) di Belanda, Kamis (5/6), mengumumkan bahwa mereka membekukan kerja sama di seluruh institusi dengan tiga universitas Israel.
Ada banyak rekomendasi baik itu regulasi maupun kasus-kasus yang menjadi tanggungjawab Kementerian HAM untuk menindaklanjutinya. RPP Konsesi diharapkan bisa terwujud segera
AMNESTY International Indonesia meminta pemerintah untuk segera mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait akses pendidikan dasar gratis. Putusan MK
Warisan otoritarianisme masih tetap dirasakan sampai saat ini. Amnesty International Indonesia menilai, peringatan 27 tahun reformasi justru diwarnai dengan erosi hak asasi manusia (HAM).
KEMENTERIAN HAM merekomendasikan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran eksploitasi terhadap pemain Oriental Circus Indonesia (OCI).
Ia menilai biro tersebut penting karena hukum dan HAM saling berkaitan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
PROGRAM mainstreaming hak asasi manusia (HAM) atau pengarusutamaan HAM disebut krusial untuk diimplementasikan di semua kalangan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, Pigai juga menyoroti pentingnya penanganan kasus narkotika kepada para pemakai yang harus berlandaskan pada HAM. Menurutnya, selama 3 tahun terakhir hal tersebut semakin membaik.
Nicholay Aprilindo, mengungkapkan Lembaga Pemasyarakatan (LP) masih menjadi salah satu tempat yang sering terjadi praktik pelanggaran HAM.
Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk melakukan pengarusutamaan HAM di instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kepolisian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved