Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
AKTIVIS Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Rakyat Demokratis (PRD) Petrus Hariyanto menyebut ia dan beberapa korban dan keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa 1998 tertipu kata-kata manis Presiden Joko Widodo yang berjanji ingin menuntaskan persoalan HAM di Indonesia.
Lebih ironisnya, kata Petrus, Jokowi justru saat ini mendukung Prabowo Subianto yang dituduh sebagai pelaku penculikan aktivis.
"Kami adalah orang yang dulu terpesona oleh kata-kata manis Jokowi, janji-janji Jokowi dan cara pendekatan Jokowi kepada kami. Sehingga kami larut dalam pesona itu, dan menjadi bagian dari pendukungnya," kata Petrus di acara Malam Tirakatan untuk Kejujuran dan Keadilan yang digelar Komunitas Utan Kayu, Jakarta, Senin (12/2).
Baca juga : Pegiat HAM Yogyakarta Kirim Kaca Pembesar untuk Jokowi, Pratikno, dan Ari Dwipayana
Saat itu, kata dia, Jokowi mengaku akan membentuk tim untuk menuntaskan persoalan HAM. Petrus melihat ada harapan saat Jokowi terpilih menjadi presiden. Kendati demikian, hal itu belum diselesaikan pemerintahan Jokowi.
"Yang lebih membuat kami geram, dia mendukung Prabowo Subianto yang oleh keputusan Dewan Kehormatan Perwira tegas menyatakan pelaku penculikan aktivis. Jokowi telah mendukung pelanggar HAM," kata dia.
"Lebih jauh lagi, Jokowi ingin melanjutkan kekuasaannya melalui keluarganya," lanjut dia.
Baca juga : Kontras: Peradilan Kasus HAM oleh Jokowi Jauh dari Harapan
Malam Tirakatan untuk Kejujuran dan Keadilan dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis untuk menyuarakan keprihatinan atas kondisi demokrasi di Indonesia. (Z-5)
WAKIL Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin menegaskan penolakan terhadap hukuman mati dengan menempatkan isu tersebut dalam kerangka hak hidup.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Pasukan Israel tangkap 100 lebih warga Palestina sejak awal Ramadan di Tepi Barat. Penangkapan diwarnai kekerasan, sabotase rumah, dan penyitaan aset warga sipil.
Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam terorisme inkonstitusional dan berisiko langgar HAM.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menegaskan penolakan hukuman mati di Indonesia. Menurutnya, pidana seumur hidup cukup sebagai hukuman maksimal.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Dalam rancangan awal, kewajiban ini akan menyasar perusahaan dengan skala besar, yakni yang memiliki jumlah karyawan minimal 2.000 orang.
Arah pembangunan ekonomi Indonesia kembali menjadi sorotan dalam proyeksi Outlook Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2026 yang dirilis SETARA Institute.
Korban tewas protes Iran lampaui 5.100 jiwa. AS kirim armada tempur USS Abraham Lincoln saat militer Iran siaga tempur.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved