Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
EMPAT hari jelang hari pemungutan suara, survei elektabilitas pasangan capres-cawapres cenderung dinamis. Lembaga survei Indonesia Political Expert mencatat elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengalami kenaiakn 4,95 persen dengan total elektabilitas 35,4 persen.
"Elektabilitas kandidat capres dan cawapres naik, namun kenaikan paling tinggi didapatkan pasangan Ganjar-Mahfud dari 33,57 di Bulan Desember 2023, menjadi 35,4 di Februari 2024," ujar Direktur Eksekutif IPE Agustanto Imam Suprayogo di Jakarta, Sabtu (10/2).
Secara elektabilitas, peringkat dua diikuti pasangan 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan angka terakhir 32,4 persen atau mengalami kenaikan elektabilitas paling rendah di angka 2,51 persen. Ketiga adalah pasangan 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di angka elektabilitas 27,7 persen dengan angka laju elektabilitas 3,91 persen. Sementara itu, angka yang tidak tahu dan tidak menjawab saat ini turun di angka 4,5 persen.
Baca juga : Survei Laboratorium Psikologi Politik UI Ungkap Elektabilitas Capres-Cawapres
Jika ditilik basis strong voter, basis Ganjar-Mahfud terkuat di angka 87,9 persen. Peringkat kedua adalah Anies-Muhaimin 86,7 persen dan Prabowo-Gibran di angka 76,2 persen.
Sementara itu, survey keterpilihan partai juga mengalami perubahan. Ia mencatat elektabilitas partai pendukung Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin mengalami kenaikan.
"Elektabilitas PDI Perjuangan, PKS, PKB, Nasdem, PAN, PPP, Perindo, PSI, Hanura naik dibanding bulan lalu. Elektabilitas Golkar turun dibanding bulan lalu. Sementara elektabilitas Gerindra, Demokrat cenderung stagnan/jalan di tempat," kata Agustanto.
Baca juga : Elektabilitas Anies-Cak Imin Naik, Prabowo-Gibran Mentok, Ganjar-Mahfud Turun
Angka keterpilihan PDIP teratas di angka 24,7 persen dengan keyakinan memilih 92,5 persen. Kedua adalah Gerindra di 16,1 persen dengan keyakinan memilih 83,2 persen dan ketiga Golkar 10,2 persen dengan keyakinan memilih 73,5 persen.
Sementara itu, berturut-turut adalah PKS 7,6 persen dengan keyakinan 91,2 persen; PKB 7,4 persen dengan keyakinan 91,6 persen; Nasdem 6,7 persen dengan keyakinan 87,5 persen; Demokrat 4,5 persen dengan keyakinan 81,4 persen; PAN 4,5 persen dengan keyakinan 85,9 persen; PPP 4,4 persen dengan keyakinan 89,2 persen; Perindo 4,2 persen dengan keyakinan 88,9 persen; PSI 1,4 persen dengan keyakinan 72,5 persen; Hanura 1,3 persen dengan keyakinan 82,3 persen.
Pertimbangan responden memilih kandidat mayoritas karena pemberian uang (48,7 persen), pengaruh orangtua (25,1 persen), pengaruh tokoh masyarakat (9,2 persen), risiko jabatan (7,6 persen), dikucilkan teman atau rekan kantor (5,3 persen) dan lainnya (4,1 persen).
Baca juga : Pemilih Menyukai Anies Karena Cerdas dan Kinerja Terbukti
Sementara itu, hasil survey ekonomi menunjukkan 38,62 persen menyatakan buruk, 56,93 baik dan tidak tahu tidak menjawab 4,45 persen. Tiga tertinggi alasan terburuk adalah kenaikan sembako (38,45 persen), sulit mencari pekerjaan (32,70 persen) dan gaji tidak naik (10,52 persen).
Dari sisi politik, hasil survey politik menunjukkan 44 persen menyatakan buruk, 48,5 baik dan tidak tahu tidak menjawab 7,5 persen. Tiga tertinggi alasan terburuk adalah kriminalisasi warga yang kritis pada pemerintah (26,45 persen), guru besar banyak bersuara (25,75 persen) dan TNI/Polri masuk ruang publik (22,25 persen).
IPE mencatat 70,9 persen publik menilai Jokowi tidak netral dan 19,5 persen netral. Mayoritas yang tidak netral menilai 45,1 persen tidak netral karena akan membela Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka; 23,2 persen dinilai karena berseberangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri; dan dekat dengan Prabowo Subianto 21,1 persen.
Baca juga : Alvara Research: Ganjar-Mahfud MD Ungguli Prabowo-Gibran
Survey pada 2400 responden dilakukan selama Agustus 2023-Februari 2024 dengan angka margin of Error 2 persen dengan pendekatan random purposive.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai penyebab angka Prabowo-Gibran rendah karena sejumlah faktor. Salah satu pemicu adalah kedekatan dengan masyarakat. Ia menilai kedekatan publik penting untuk membangun elektabilitas
"Kalau kita lihat di banyak survei apa alasan utama mereka orang memilih orang ,orang memilih partai karena dia merasa dekat," kata Ray, Sabtu.
Baca juga : Survei: Popularitas Anies Mengalahkan Ganjar
Ray menilai wajar jika elektabilitas Prabowo-Gibran angkanya tidak tinggi. Ia beralasan, pasangan nomor urut 2 tersebut jarang berinteraksi dan kampanye sehingga pertumbuhan suara rendah.
"2 adalah Paslon menurut saya paling jarang berinteraksi dengan warga karena mereka paling jarang kampanye," kata Ray.
Ray melihat Gibran lebih banyak ketemu warga di malam hari sementara Prabowo lebih banyak bertemu dengan Jokowi. Hal ini berbeda dengan pasangan 1 dan 3. Ganjar-Mahfud melakukan kegiatan lewat Tabrak Prof! atau Gelar Tikar Ganjar untuk mendekat ke rakyat. Sementara itu, AMIN punya program Desak Anies sebagai contoh.
Baca juga : SMRC Beberkan Sebaran Dukungan Kelompok 212 di Pilpres 2024
Selain itu, Anies, Ganjar dan Mahfud mendekat rakyat lewat aplikasi TikTok di malam hari. Oleh karena itu wajar suara naik.
"Itu sebetulnya semakin banyak ketemu generasi muda itu sendirinya menimbulkan efek elektoral ke mereka," kata Ray. (Z-8)
Baca juga : Untuk Pertama Kalinya Elektabilitas Prabowo Subianto Turun
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved