Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Tim Kerja Strategis (TKS) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia menghargai pandangan dari civitas akademika yang menyampaikan protes terhadap tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai telah banyak cawe-cawe dalam proses pemilu 2024. Bahlil menilai gerakan tersebut sebagai bagian demokrasi.
Ia menilai hanya segelintir orang saja yang bermain politik dalam gerakan civitas akademika tersebut.
"Dengan segala hormat, dari sekian banyak itu ditengarai ada beberapa yang tidak murni tapi ada beberapa juga yang bagus-bagus," kata Bahlil mengutip keterangannya yang disampaikan di Jakarta, Kamis (8/2).
Baca juga : Jangan Rusak Demokrasi untuk Kepentingan Politik Pragmatis
Keyakinan Bahlil tersebut berdasarkan fakta hanya beberapa guru besar sejumlah perguruan tinggi yang menyampaikan protes tanpa didampingi rektor. Sehingga ia menilai adanya strategi lawan politik di dalam kelompok civitas akademika tersebut.
"Baik pasangan 01, 02, dan 03 akan membuat strategi agar bisa mewujudkan apa yang jadi harapan mereka. Kalau saya lihat ada beberapa guru besar, dosen tapi bukan rektornya yang ngomong. Penciuman dan intuisi kita ada (strategi politik). Tapi kami tetap berpikir positif. Karena kami yakin guru-guru besar dan dosen punya integritas. Tapi ada yang dalam penilaian kami masih ada yang (segelintir orang yang patut) dipertanyakan," kata Bahlil menjelaskan.
Bahlil mencontohkan, ia melihat adanya sebuah foto dari gerakan civitas akademika yang menggunakan kode dari pasangan calon tertentu. Sehingga ia berpandangan gerakan tersebut adalah gerakan yang sengaja dibuat untuk tujuan politik.
Baca juga : Gelombang Petisi Akademisi, Jokowi Diminta Minta Maaf Secara Terbuka
"Contoh, ada foto yang disampaikan itu dengan pakai kode dengan nomor (paslon) tertentu. Feeling saya sebagian dari proses itu ada by design. Tapi tidak semuanya," ujar Bahlil.
Seperti diketahui sejumlah civitas akademika melakukan aksi protes terhadap tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai telah banyak cawe-cawe dalam proses pemilu 2024.
Aksi protes itu sudah disampaikan sejumlah universitas ternama di Indonesia, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Universitas Brawijaya, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lainnya. (Z-8)
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Presiden Prabowo Gunakan Hak Pilih di Pilkada 2024
Presiden Terpilih, Prabowo Subianto Sapa Masyarakat
Bagaimana dengan kepentingan rakyat yang punya suara berbeda? Siapa saja yang bakal menduduki kursi-kursi menteri atau badan-badan negara yang kian gemuk itu?
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Didit Hediprasetyo mengambil inspirasi dari beskap Raden Saleh untuk seragam defile itu.
Siswono Yudo Husodo juga menjelaskan sejak setahun lalu yayasan telah mempersiapkan pergantian rektor sesuai dengan statuta yang disahkan.
Civitas academica Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) turut mensyukuri capaian universitas dan memeriahkannya melalui kegaitan Family Day Milad UMY Ke-43.
Perpustakaan Universitas BSI masuk daftar perpustakaan yang memenuhi kriteria dari lembaga pemeringkatan University Ranking atau UniRank 2024.
REKTOR Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, I Gusti Ngurah Sudiana mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Tri Suci Waisak 2568 BE/2024 kepada umat Buddha
Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengeluarkan pesan kebangsaan dan imbauan moral kepada seluruh penyelenggara Negara.
UMS menyatakan praktik politik presiden yang tidak netral dalam kontestasi Pemilu, berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara masif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved