Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
CALON presiden (cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai legitimasi kekuasaan pemerintah saat ini mulai keropos. Pasalnya, pemerintah tidak lagi menganggap etika sebagai bagian penting dalam berbangsa dan bernegara.
“Sumber kekeroposan legitimasi kekuasaan dan pemerintahan itu apabila sudah menginjak-injak etika,” kata Cak Imin di Bandung, Kamis (8/2).
Menurutnya, seorang pemimpin yang tidak lagi mementingkan etika justru menunjukkan bahwa pemimpin itu tidak lagi memiliki kemampuan memimpin. Hal itu terbukti dengan banyak pelanggaran yang terjadi saat ini dengan mengabaikan etika dan nilai-nilai bangsa. Padahal, negara ini terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan para founding fathers.
Baca juga : Anies Baswedan dan Cak Imin Tegaskan Komitmen Merevisi UU KPK
"Sumber kehancuran dan ketidakmampuan kepemimpinan itu apabila etika ketatanegaraan dirusak dan diabaikan, setuju?,” kata Cak Imin di depan para relawannya.
Dampak dari pengabaian terhadap etika adalah kehancuran bangsa. Oleh karena itu tidak heran bila banyak pihak, termasuk para guru besar ramai-ramai mengkritik pemerintah.
Dia pun mengarahkan para relawan dan kader untuk tetap mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Karena kunci untuk menjadi pemimpin yang husnul khotimah adalah dengan tegak lurus memegang etika konstitusi.
Baca juga : Politik Harus Junjung Etika, bukan Halalkan Segala Cara
“Etika itu menjadi mutlak kalau kalian ingin jadi pemimpin husnul khatimah, tegak lurus kepada keadilan, keadilan untuk semua dalam seluruh aspek pengambilan keputusan,” tandasnya. (Van/Z-7)
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
GP Ansor mengapresiasi peluncuran seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di pesantren oleh Cak Imin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved