Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
CALON presiden (cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai legitimasi kekuasaan pemerintah saat ini mulai keropos. Pasalnya, pemerintah tidak lagi menganggap etika sebagai bagian penting dalam berbangsa dan bernegara.
“Sumber kekeroposan legitimasi kekuasaan dan pemerintahan itu apabila sudah menginjak-injak etika,” kata Cak Imin di Bandung, Kamis (8/2).
Menurutnya, seorang pemimpin yang tidak lagi mementingkan etika justru menunjukkan bahwa pemimpin itu tidak lagi memiliki kemampuan memimpin. Hal itu terbukti dengan banyak pelanggaran yang terjadi saat ini dengan mengabaikan etika dan nilai-nilai bangsa. Padahal, negara ini terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan para founding fathers.
Baca juga : Anies Baswedan dan Cak Imin Tegaskan Komitmen Merevisi UU KPK
"Sumber kehancuran dan ketidakmampuan kepemimpinan itu apabila etika ketatanegaraan dirusak dan diabaikan, setuju?,” kata Cak Imin di depan para relawannya.
Dampak dari pengabaian terhadap etika adalah kehancuran bangsa. Oleh karena itu tidak heran bila banyak pihak, termasuk para guru besar ramai-ramai mengkritik pemerintah.
Dia pun mengarahkan para relawan dan kader untuk tetap mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Karena kunci untuk menjadi pemimpin yang husnul khotimah adalah dengan tegak lurus memegang etika konstitusi.
Baca juga : Politik Harus Junjung Etika, bukan Halalkan Segala Cara
“Etika itu menjadi mutlak kalau kalian ingin jadi pemimpin husnul khatimah, tegak lurus kepada keadilan, keadilan untuk semua dalam seluruh aspek pengambilan keputusan,” tandasnya. (Van/Z-7)
Sekolah Rakyat juga akan menjadi rumah pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga miskin demi menciptakan sumber daya manusia yang berdaya dan mandiri.
Menko PM menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan publik untuk membangun ekosistem jaminan sosial yang kuat.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
PFI menyelenggarakan FIFest 2025 sebagai upaya mendorong transformasi sosial berbasis budaya filantropi.
Cak Imin berjanji mengawal realisasi dana itu sampai programnya berjalan. Koordinasi dimaksimalkan agar perintah Prabowo berjalan dengan baik.
"InsyaAllah, ini sejarah baru penanganan pendidikan buat saudara-saudara kita yang belum beruntung,"
Cak Imin berharap kurikulum Sekolah Rakyat yang berbasis minat bakat siswa dapat dicontoh sekolah lain.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Cak Imin menuturkan fenomena pengibaran bendera yang terinspirasi dari anime asal Jepang ini tidak perlu dikhawatirkan.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved