Politik Harus Junjung Etika, bukan Halalkan Segala Cara

STAF Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengingatkan karakter seorang pemimpin yang harus memiliki keutamaan, bukan gimik atau aksesori. 

“Keutamaan itu, yaitu orang yang menjunjung tinggi kemanusiaan, tidak menghina kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan. Maka karakter itu tidak bisa ditukar dengan gimmick, aksesori, karena karakter itu menyangkut perilaku seseorang,” kata pria yang akrab disapa Romo Benny, Senin (18/12). 

Seorang pemimpin yang memiliki keutamaan, beretika juga teguh pada sikapnya karena dilandasi kejujuran. “Seorang yang memiliki keutamaan publik akan selalu menjaga nilai nilai antara kata perbuatan satu, dan nilai itu tidak bisa dijungkir balikkan dengan melegalkan segala cara. Maka pemimpin yang berkarakter adalah pemimpin yang berkeutamaan, pemimpin  yang menjunjung tinggi etika,“ jelas Romo Benny. 

Baca juga: Pemilu 2024 Disebut Paling Buruk Kualitasnya

Situasi politik hari ini dinilai tidak lagi menjunjung etika. Misalnya saja skandal Putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, netralitas aparat negara untuk Pemilu 2024, dan sebagainya.

“Maka tindakan-tindakan yang bertentangan dengan etis adalah ketika melegalkan segala cara untuk meraih kemenangan dengan menggunakan segala cara untuk merekayasa sehingga ketidakjujuran, rekayasa mengenai kecurangan, rekayasa mengenai penggunaan fasilitas negara itu kan sebenarnya pemimpin yang tidak etis,” kata Romo Benny.

Baca juga: Pemilih Muda Cenderung Berpikir Rasional, Muak dengan Gimik

Padahal Pancasila sebagai dasar negara, juga tentang demokrasi,  kita bicara tentang nilai, nilai nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, kesatuan, dan keadilan. 

“Nilai itu harus menjadi kepatuhan setiap orang yang akan menjadi seorang pemimpin. Maka etika itu kan bisa membedakan mana yang baik dan buruk, etika itu menyangkut apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang kayak dan tidak layak,” tandas Romo Benny. 

Sebelumnya, acara Haul ke 14 Gus Dur mengangkat tema ‘Meneladani Budaya Etika Demokrasi Gus Dur’. Ketua Panitia sekaligus putri bungsu Gus Dur, Inayah Wahid mengungkapkan Gus Dur tidak menganggap demokrasi dan pemilu sebagai prosedur dan angka-angka elektoral, tetapi memiliki kandungan mandat nilai perjuangan harkat martabat manusia dan kesejahteraan.

"Demokrasi di sisi Gus Dur, juga tak bisa dipisahkan dari budaya anti kekerasan dan ketaatan pada konstitusi," tegas Inayah.

Bersandar pada Etika

Sementara itu, Menteri Agama Periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan tema acara itu punya keterkaitan dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini.

"Iya itu kaitannya erat dengan saat ini di mana kita menjelang Pilpres dan Pileg 2024. Jadi kita ingin mengajak semua masyarakat, semua kita, bahwa demokrasi itu memang bukanlah yang terbaik tapi dia adalah titik temu di tengah-tengah keberagaman," terangnya.

Demokrasi menjadi jalan yang disepakati bersama. Demokrasi memang tidak sempurna tapi yang terbaik saat ini yang ada. Di sisi lain, Lukman menilai saat ini ada pihak yang ingin mendangkalkan demokrasi.

"Saat ini demokrasi ini ingin disalahgunakan sehingga demokrasi hanya dimaknai dan disikapi secara prosedural formal belaka. Istilah Gus Dur itu seolah-olah demokrasi," tandasnya.

Pesan dari para tokoh bangsa dalam acara tersebut adalah ingin mengingatkan publik atas substansi demokrasi. "Ini yang ingin diketengahkan sehingga demokrasi itu bukan hanya prosedural-formalitas belaka, tapi tidak kalah penting adalah makna substantif dari demokrasi yaitu kebersamaan, bukan perkara mayoritas dan minoritas saja, bukan menang-kalah," terusnya.

Kendati demikian, muncul tantangan besar yakni sekelompok orang yang mengaku berdemokrasi namun meninggalkan etika. "Tantangannya adalah demokrasi tapi meninggalkan etika, meninggalkan nilai, ini yang ingin kita ingatkan kembali pada semua pihak," ungkapnya.

Demokrasi tidak hanya perkara menang kalah, demokrasi sebenarnya harus dikendalikan oleh etika dan nilai. (RO/Z-7)