Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CURAH hujan masih tinggi, sementara hari pelaksanaan Pemilu 2024 semakin dekat. Terkait kondisi cuaca membuat penyelenggara pemilu harus bekerja lebih ekstra untuk mengamankan seluruh peralatan yang akan digunakan untuk pemungutan suara.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024).
"Ini kita tekankan kepada penyelenggara pemilu, sekarang sedang musim hujan terkait penyimpanan logistik harus benar benar diperhatikan dan dipastikan agar aman dari banjir dan kebocoran akibat hujan deras yang bisa merusak kertas suara, kotak suara dan lain sebagainya," ujar Legislator Fraksi Nasdem tersebut.
Baca juga : DPR: Sirekap Hanya Alat Bantu Penghitungan Suara, Tidak Wajib Diterapkan
Lebih lanjut, Saan mengapresiasi penyelenggara pemilu di Karawang yang telah berhasil menyediakan tempat penyimpanan yang diklaim aman dari banjir dan kebocoran tersebut.
"Disampaikan tadi oleh KPU, tempat yang digunakan di Karawang untuk menyimpan logistik pemilu ini sudah diantisipasi dan aman,” pungkasnya.
Legislator Dapil Jabar VII ini juga mengimbau dalam pendistribusian ke lokasi TPS penyelenggara pemilu juga harus memastikan seluruh alat yang digunakan bisa aman dan selamat.
Baca juga : Hampir Semua Surat Suara Pemilu 2024 Terkirim ke Kabupaten/Kota
"Ketika dalam perjalanan, jangan sampai di saat perjalanan jauh musim hujan, banjir atau lain sebagainya itu juga harus diantisipasi,” tutur politikus Fraksi Partai NasDem ini. (RO/S-4)
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
PIP sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, mulai dari tas, sepatu, seragam hingga buku pelajaran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan DPR belum mengambil sikap terkait rencana pemisahan pemilu nasional dan lokal setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
KUHAP baru karena dinilai masih mempunyai berbagai pasal yang bermasalah, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pembahasan UU tersebut telah melalui proses panjang.
Penanganan banjir Karangligar tidak bisa dilakukan secara sektoral. Karena itu, tiga lembaga negara terlibat langsung
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa meminta masyarakat menerima keputusan pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved